PEMBATALAN PERKAWINAN BARU SUAMI KARENA TIDAK SEIZIN ISTERI (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 1998-2001)

SUGIHARTO, NIM.96352731 (2003) PEMBATALAN PERKAWINAN BARU SUAMI KARENA TIDAK SEIZIN ISTERI (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 1998-2001). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PEMBATALAN PERKAWINAN BARU SUAMI KARENA TIDAK SEIZIN ISTERI (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 1998-2001)) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (890kB) | Preview
	Text (PEMBATALAN PERKAWINAN BARU SUAMI KARENA TIDAK SEIZIN ISTERI (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 1998-2001)) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogarni. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. di pengadilan agama Bantul, terdapat beberapa kasus tentang pembatalan perkawinan baru suami karena perkawinanya tidak seizin isteri pertama. Dikatakan sebagai perkawinan baru karena suami menikah lagi dengan wanita lain ketika dia masih terikat sebuah perkawinan. Berangkat dari kasus yang ada penulis memberanikan diri untuk mengangkat kasus tersebut sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, sedang lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah Pengadilan Agama Bantul. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pihak isteri dan pengadilan agama adalah sah, tetapi perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum perkawinan kita sebagaimana tercantum dalam Undang undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun undang-undang lain yang mengatur tentang perkawinan. Oleh karena itu perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pertimbangan hukum yang dipakai majlis hakim dalam memutus kedua perkara tersebut di atas sudah benar karena telah mengacu kepada undang-undang yang ada.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item