RAHMAWATI, NIM. 96382596 (2003) SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (TINJAUAN ATAS PASAL 7 UU NO. 43 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.
|
Text (SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (TINJAUAN ATAS PASAL 7 UU NO. 43 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN))
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview |
|
Text (SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (TINJAUAN ATAS PASAL 7 UU NO. 43 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN))
BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB) |
Abstract
Dalam konteks negara indonesia, ekstensi pegawai negeri selalu mengundang cibiran, sinisme publik ketika kinerja, mental dan disiplin mereka disinggung, disisi lain merka pun mengundang keprihatinan akibat rendahnya perhatian pemerintah. Bahkan untuk sistem penggajian pegawai negeri masih sangat rendah atau lebih kecil. Hal ini membuat kecemburuan dan keresahan para individu pegawai negeri sehingga berakibat pekerjaan pelayanan umum oleh sebagian pegawai negeri kurang memuaskan bagi masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut maka ditelitilah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap system penggajian pegawai negeri dalam UU Kepegewaian No. 43 Tahun 1999 pasal 7. Adapun metode yang digunakan bercorak murni kepustakaan yaitu bersumber dari bahan-bahan tertulis. Penelitian ini bersifat deskriptif didma berusaha menggambarkan dan memaparkan konsep penggajian pegawai negeri dalam UU Nomor 43 Tahun 1999. Pendekatan yang digumakan ialah pendekatan normatif yang bertumpu pada kaidah dan norma-norma. Data yang ditulis dikumpulkan dan diksplorasi, kemudian dianalisa dengan menggunakan logika deduktif. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa system penggajian pegawai negeri dalam pasal 7 UU No. 43 tahun 1999, pada prinsipnya sesuai dengan ajaran Islam tentang penggajian, dimana pemberian gaji pegawa oleh Negara menurut ajaran Islam tidak hanya atas pertimbangan keadilan dan kelayakan ekonomis semata, tetapi lebih mendekati realisasi solidaritas social yaitu ditentuakan atas kebutuahan pokok keluarka yang dibawah tanggungannya
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Drs. H. barmawi Mukri, S.H., M.Ag |
Uncontrolled Keywords: | Sistem Penggajian, Hukum Islam |
Subjects: | Muamalat |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Muamalah (S1) |
Depositing User: | Sri Lestari |
Date Deposited: | 04 Jul 2019 13:22 |
Last Modified: | 04 Jul 2019 13:22 |
URI: | http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31490 |
Share this knowledge with your friends :
Actions (login required)
View Item |