NABILA RAHMA ROIHANI, NIM. 14340022 (2018) ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
|
Text (ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI)
14340022_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (4MB) | Preview |
|
![[img]](https://digilib.uin-suka.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI)
14340022_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
Abstract
Hak ex officio adalah hak yang dimiliki hakim sebagai upaya untuk memberikan jaminan keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat khususnya perempuan. Hakim mengunakan hak ex officio untuk membebankan kepada suami biaya nafkah iddah dan mut’ah berdasarkan kemampuan suami. Penulis ingin mengetahui pandangan hakim mengenai hak ex officio dan apakah penerapan hak ex officio hakim Pengadilan Agama Kota Kediri sudah . Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research. Pengumpulan data diperoleh dari observasi (putusan dan wawancara) dan studi kepustakaan. Kemudian di analisis dengan metode kualitatif dengan teori-teori yang berkaitan dengan hak ex officio hakim. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut hakim Hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri menggunakan hak ex officionya sebagai upaya melindungi hak-hak isteri, tetapi adakalanya hakim Pengadilan Agama Kota Kediri tidak dapat menerapkan hak ex officionya. Namun hakim hanya menggunakan hak ex officionya pada perkara cerai talak saja, karena menganggap isteri yang berani menggugat suami merupakan perbuatan nusyuz dimana jika isteri melakukan perbuatan nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah iddah maupun mut’ah. Dari pemaparan hakim tersebut menjelaskan bahwa hakim belum menerapkan hak ex officionya sesuai dengan undang-undang karena hakim hanya menggunakan hak ex officionya pada perkara cerai talak saja, padahal dalam perkara cerai gugat isteri lebih membutuhkan perlindungan terkait hak-haknya pasca perceraian. Belum tentu isteri yang menggugat cerai suaminya melakukan perbuatan nusyuz.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | 1. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. 2. Dr. H. Riyanta, M.Hum. |
| Uncontrolled Keywords: | Hak ex officio, Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri, nafkah iddah, mut’ah. |
| Subjects: | Ilmu Hukum |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Miftahul Ulum [IT Staff] |
| Date Deposited: | 27 Nov 2018 07:57 |
| Last Modified: | 27 Nov 2018 07:57 |
| URI: | http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31718 |
Share this knowledge with your friends :
Actions (login required)
 |
View Item |
