MEKANISME PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI KABUPATEN SAMBAS 2017; Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Ali Akhbar Abaibmas Rabbani Lubis, NIM: 1620310103 (2018) MEKANISME PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI KABUPATEN SAMBAS 2017; Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text (MEKANISME PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI KABUPATEN SAMBAS 2017; Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara) 1620310103_BAB I_BAB_TERAKHIR_DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (MEKANISME PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI KABUPATEN SAMBAS 2017; Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara) 1620310103_BAB II_S.D._SEBELUM_BAB_TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

[ENGLISH]The significant issue in this research is about the elected regent (bupati) of 2016-2021 which announced open bidding, filling the position of jabatan pimpinan pinggi pratama regional secretary that was opened nationally. Based on that uniqueness, the researcher is interested to investigate along with the tittle; “Mekanisme Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Sambas 2017”. The aim of this research is to discover how is the practice in accordance with legislation, and see the mechanism and pratice in term of islamic rules based on siyasah dustriyah. This research is a qualitative research by utilizing statute approach and empirical approach. The technique of collecting the data which is used in this study was content analysis by using data reduction, data display, conclusion, and data verification. This research conclude that: First, the regulation of the open bidding Regional Secretary of Sambas Regency in 2017 is implemented based on the mandate of Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus. However, to implement the provisions, it still does not refer to the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 11 of 2017 on the Management of Civil Servants. Because at that time the regulation was still not established and finally the implementation of the arrangement refers to the recommendation result from the Chairman of the Komisi Aparatur Sipil Negara. The implication of the bureaucracy showed that the implementation of open bidding on the position of Regional Secretary of Sambas Regency is certainly not an "infallible" without any single weaknesses, such as: the existence of confusion and inconsistency in the body of Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus, it indicated ignored on the principle of legal certainty, the principle of neutrality, the principle of effective and efficient, the principle of openness, the principle of justice and equality, and the principle of welfare. If this issue has not been executed, it can lead to the collusion and the nepotism. So this is a need to smelt the culture of Pancasila bureaucracy in Sambas District Government. Secondly, if the spirit of principles in the Qur'an and the principles of jalb al-masha>lih wa dar al-mafa>sid is not fulfilled, then the implementation of open bidding of the Regional Secretary of Sambas Regency can be judged as a violation of Islamic principles in which aims to organize people in social life and state substantially. In indonesian context, it have been poured and translated into the applicable legislation such as Law Number 12 Year 2011 on the Establishment of Legislation. Because in the design and compilation it also pay attention to the principles of good law, which is compatible with the spirit of the principles of the Qur'an and the principles of jalb al-masha>lih wa dar al-mafa>sid. Keywords: mechanism, jabatan pimpinan tinggi pratama, regional secretary [INDONESIA] Penelitian ini yang menjadi perhatian penuh adalah tentang bupati terpilih tahun 2016-2021 yang telah mengumumkan open bidding pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama sekretaris daerah yang dibuka secara nasional. Berdasarkan keunikan itu peneliti tertarik menelitinya dengan sebuah judul; “Mekanisme Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Sambas 2017”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap apakah prakteknya sesuai dengan perundang-undangan, dan melihat mekanisme serta prakteknya dari segi prinsip-prinsip Islam dalam siyasah dustriyah. Jenis penelitian ini dikelompokkan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan statute approach dan empirical approach. Teknik analisa data yang digunakan content analisis dengan cara reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan penelitian ini bahwa: Pertama, pengaturan open bidding Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas tahun 2017 dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun untuk melaksanakan ketentuannya, masih belum merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Karena pada saat itu peraturan tersebut masih belum ditetapkan dan akhirnya pengaturan pelaksanaannya merujuk pada hasil rekomendasi dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara. Impikasinya terhadap birokrasi bahwa Pelaksanaan open bidding pada jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas tentu bukanlah hal yang “infallible” tanpa ada kelemahan sedikitpun, seperti: adanya kerancuan dan inkonsistensi di dalam tubuh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pelaksanaan yang terindikasi ignored terhadap asas kepastian hukum, asas netralitas, asas efektif dan efisien, asas keterbukaan, asas keadilan dan kesetaraan, dan asas kesejahteraan. Jika tidak ditindak-lanjuti justru dapat menyebabkan pratek kolusi dan nepotisme. Sehingga ini perlu di upayakan peleburan kultur birokrasi Pancasila di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sambas Kedua, jika semangat prinsip-prinsip dalam al-Qur‟an dan prinsip jalb al-masha>lih wa dar al-mafa>sid tidak dipenuhi, maka pelaksanaan pengaturan open bidding Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam yang di dalamnya bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara substansial. Dalam konteks ke-Indonesiaan tentunya sudah tertuang dan diterjemahkan kedalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena dalam perancangan dan penyusunannya juga memperhatikan asas-asas hukum yang baik, yang kompatibel dengan semangat prinsip-prinsip al-Qur‟an dan prinsip jalb al-masha>lih wa dar al-mafa>sid. . Kata kunci: Mekanisme, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Daerah

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item