PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Ma’ruf Hidayat, NIM. 1620310116 (2018) PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH. Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text (PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH) 1620310116_ BAG DEPAN, BAB I, BAB V , DAFTAR PUSTAKA,LAMPIRAN.pdf - Published Version Download (9MB) | Preview
	Text (PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH) 1620310116_ BAB II, BAB III, BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Putusan hakim di pengadilan idealnya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dalam implementasinya tidak mudah untuk mensinergikan ketiga aspek tersebut, terutama antara aspek kepastian hukum dan keadilan biasanya saling bertentangan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon Ir. H. Dadang Achmad mengajukan uji materi membatalkan muatan Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) kepada Mahkamah Konstitusi karena menimbukan ketidakpastian hukum dan merugikan hak konstitusionalnya. Berdasarkan hal tersebut penyusun tertarik untuk meneliti perihal dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, serta bagaimana dampak terhadap kepastian dan keadilan hukumnya. Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (library research) yang bersifat preskriptif analitik dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-/2012 terkait dasar hukum pertimbangan majelis hakim dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, baik dari buku, ataupun karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dasar pertimbangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No.93/PUU-X/2012 adalah mengabulkan sebagian dengan menyatakan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut sudah memenuhi unsur kepastian dan keadilan hukum karena telah memberikan jalan keluar dari masalah hukum dengan memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak untuk melakukan perjanjian sesuai akad serta menghilangkan polemik dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah. Putusan hakim ini telah sesuai keadilan yang diinginkan oleh masyarakat sesuai Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dampak yuridis putusan MK No.93/PUU-X/2012 memunculkan suatu norma hukum, dan juga jaminan kepastian hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian Undang- Undang secara yuridis mengikat semua orang (erga omnes). Artinya dalam konteks ini, maka seluruh nasabah dan industri perbankan syariah terikat untuk melaksanakan putusan a quo, berimplikasi bahwa dalam kontrak perjanjian antara nasabah dan bank syariah terkait dengan klausul penyelesaian sengketa forumnya tidak ada pilihan lain selain peradilan agama atau lembaga non-litigasi. Secara normatif apabila dalam klausula penyelesaian sengketa masih memuat pilihan forum berupa pengadilan di lingkungan peradilan umum, maka klausula dimaksud bersifat batal demi hukum (null and void). Kata Kunci : Kepastian Hukum, Penyelesaian Sengketa, Perbankan Syariah

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item