ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PIDANA PERATURAN DAERAH (Studi Kasus Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan)

ANDI MUHAMMAD FUAD, NIM: 1620310144 (2018) ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PIDANA PERATURAN DAERAH (Studi Kasus Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan). Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text (ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PIDANA PERATURAN DAERAH (Studi Kasus Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan)) 1620310144_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (9MB) | Preview
	Text (ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PIDANA PERATURAN DAERAH (Studi Kasus Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan)) 1620310144_BAB-II_BAB-III_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (7MB)

Abstract

Peraturan Daerah adalah sebuah produk hukum yang dibuat oleh anggota legislatif yang berada di daerah, yang mana pada Peraturan Daerah tersebut bisa mencantumkan sebuah ketentuan pidana di dalam muatan Peraturan Daerah tersebut. Pada Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan mempunyai ketentuan pidana yang nantinya akan dibahas apakah sebuah ketentuan pidana tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pembentukan Perundang- Undangan yang berlaku di Indonesia. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini atau penelitian lapangan (field research), yakni dengan melakukan wawancara serta membandingkannya dengan kajian normatif, serta perspektif siyasah syar’iyyah, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif (Statute Approach) dan yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Sedangan metode analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitan menunjukkan bahwa ketentuan pidana yang ada didalam Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan belum sesuai dengan peraturan pembentukan perundang-undangan yang berlaku seperti yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan pidana yang berada pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan menjadi sebuah masalah dimana pada ketentuan pidana tersebut mencantumkan sebuah ketentuan pidana pada undang-undang yang berada di atasnya yaitu Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa setiap orang yang mengeksploitasi anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.00,- (dua ratus juta rupiah). Ini membuktikan bahwa telah dilanggarnya asas “lex superior deregat legi inferiori” yang artinya adalah Undang-Undang atau peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan Undang-Undang atau peraturan yang lebih rendah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item