HAK KONSTITUSIONAL ANGGOTA LEGISLATIF DALAM UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2011 (STUDI KASUS: PEMBELAAN FAHRI HAMZAH PASCA DIBERHENTIKAN SEBAGAI ANGGOTA PKS)

OLEH AISYAH CHAIRIL, NIM. 14370010 (2018) HAK KONSTITUSIONAL ANGGOTA LEGISLATIF DALAM UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2011 (STUDI KASUS: PEMBELAAN FAHRI HAMZAH PASCA DIBERHENTIKAN SEBAGAI ANGGOTA PKS). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (HAK KONSTITUSIONAL ANGGOTA LEGISLATIF DALAM UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2011 (STUDI KASUS: PEMBELAAN FAHRI HAMZAH PASCA DIBERHENTIKAN SEBAGAI ANGGOTA PKS)) 14370010_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (HAK KONSTITUSIONAL ANGGOTA LEGISLATIF DALAM UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2011 (STUDI KASUS: PEMBELAAN FAHRI HAMZAH PASCA DIBERHENTIKAN SEBAGAI ANGGOTA PKS)) 14370010_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan di Indonesia, konstistusi menjadi suatu elemen yang sangat penting dalam suatu Negara, karena didalamnya termuat aturan-aturan dasar pembatasan kekuasaan dan hak-hak asasi warga negara. Aturan-aturan konstitusional ini tidak boleh dilanggar oleh penguasa Negara. Di Indonesia, Sering terdengar kritik tentang terbatasnya realisasi demokrasi hanya pada tingkat Prosedural, salah satunya melalui Partai politik, sebagai lembaga demokrasi seharusnya dapat melaksanakan sistem politik yang optimal dan progresif dalam rangka penguatan system ketatanegaraan di Indonesia. Namun, pada faktanya masih ada partai politik yang seharusnya menjadi jembatan yang memberikan ruang pada kader terbaiknya untuk menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, tanpa harus memberikan gerak yang terbatas hanya karena persoalan yang berbeda pandangan dengan garis partai politik. Pemberhentian Fahri Hamzah oleh Partai Keadilan Sejahtera menjadi kasus pembahasan pada penelitian ini, sengketa pemberhentian berdasarkan mekanisme internal Partai dimuat di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera (PKS), suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti, mengapa pada akhirnya pemberhentian Fahri Hamzah oleh PKS berdasarkan konstitusi internal PKS tidak sah dan bersifat melawan hukum menurut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel. Sehingga peneliti mencoba menjelaskan latar belakang pemberhentian Fahri Hamzah oleh PKS beserta upaya konstitusional Fahri Hamzah dalam mempertahankan haknya sebagai kader partai, wakil rakyat maupun hak konstitusional sebagai warga Negara Indonesia Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (library research), yang diperoleh dari berbagai sumber dan literature diantaranya Putusan Mahkamah Agung Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel., Undang-Undang Partai Politik dan MD3, buku, karya ilmiah, berita online, naskah dokumen dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Pemberhentian Fahri Hamzah sebagai Anggota PKS. Penelitian ini bersifat dekskriptif-analisis, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data dan fakta, kemudian mendeskripsikan, mengklasfikasikan dan menganalisis permasalahan yang akan diteliti, setelah semua data terkumpul peneliti menganalisis masing-masing permasalahan dalam pandangan Syar’iyyah.. Yang merupakan teori di dalam Hukum tata Negara Islam yang relevan dengan Perundang- undangan dalam Hukum Tata Negara Indonesia Hasil dari penelitian ini menjelaskan beberapa alasan yang menyebabkan pemberhentian Fahri Hamzah oleh PKS dinilai tidak sah dan melawan hukum baik dalam Putusan Pengadilan Negri tingkat pertama ataupun dalam putusan banding ke Pengadilan Tinggi, diantaranya (1) Kesalahan mekanisme beracara di internal partai sebagaimana yang termuat di dalam AD/ART, (2) Melanggar hierarki perundangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik mengenai pengesahan Mahkamah Partai oleh kemenkumham. (3) Intervensi hak-hak dasar Fahri Hamzah sebagai warga Negara dan wakil rakyat dan menyebabkan Fahri Hamzah melakukan upaya hukum sebagai bentuk pembelaan hak sebagai wakil rakyat dan warga Negara yang kekewenangannya terdapat di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik, serta menjelaskan bahwa kemenangan akhir yang diperoleh Fahri Hamzah adalah konstitusional sesuai dengan prinsip- prinsip yang terkandung di dalam siyāsah Syar’iyyah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item