KESADARAN HUKUM PKL LEMPUYANGAN DAN PKL MALIOBORO PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

ILMA NAFI’AH ZAIN, NIM. 14370028 (2018) KESADARAN HUKUM PKL LEMPUYANGAN DAN PKL MALIOBORO PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KESADARAN HUKUM PKL LEMPUYANGAN DAN PKL MALIOBORO PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH) 14370028_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (9MB) | Preview
	Text (KESADARAN HUKUM PKL LEMPUYANGAN DAN PKL MALIOBORO PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH) 14370028_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Pedagang kakilima (PKL) merupakan penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak. Salah satu dari dasar hukum Pedagang Kakilima terdapat dalam Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki lima yang menaungi PKL di kawasan Lempuyangan Yogyakarta sedangkan pada kawasan Malioboro berlaku peraturan khusus yakni Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Maliobor – A. Yani . Dalam praktiknya masih ditemukan sebagian PKL yang belum mengindahkan peraturan tersebut. Wujud kesadaran warga negara terhadap suatu hukum, dilihat dari pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan perilaku yang ditunjukkan. Sebagai warga negara yang taat terhadap hukum haruslah memenuhi tata peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, apabila melanggar peraturanperaturan yang telah ditetapkan maka mau tidak mau harus menerima sanksi yang telah ditentukan. Begitupun dengan para PKL dan produk hukum yang menaunginya, tidak menutup fakta umum bahwa selama menjadi pedagang dalam mencari nafkah mereka juga harus menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyususn menggunakan metode observasi, angket terbuka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa Kesadaran PKL Lempuyangan dan PKL Malioboro terhadap Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2002 maupun terhadap Perwal No. 37 Tahun 2010 sangatlah minim. Tidak semua PKL melaksanakan peraturan tersebut, masih banyak diantara para PKL yang melanggar ketentuan- ketentuan pasal yang tercantum dalam peraturan tersebut, hanya sedikit dari mereka yang melaksanakannya, rata-rata didomisanasi oleh PKL yang sudah bekerja selama lebih dari 20 tahun. Fikih Siyasah dalam ketaatan warga terhadap pemimpin tidak sesuai dengan realita yang terjadi, melihat masih banyak daiantara para PKL di kawasan Lempuyangan dan Malioboro yang melanggar ketentuan aturan dalam perundang-undangan yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item