ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU- XIV/2016 TERKAIT KOLOM AGAMA DALAM DOKUMEN KEPENDUDUKAN

RUDIANSYAH, NIM. 14370029 (2018) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU- XIV/2016 TERKAIT KOLOM AGAMA DALAM DOKUMEN KEPENDUDUKAN. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU- XIV/2016 TERKAIT KOLOM AGAMA DALAM DOKUMEN KEPENDUDUKAN) 14370029_BAB-I-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU- XIV/2016 TERKAIT KOLOM AGAMA DALAM DOKUMEN KEPENDUDUKAN) 14370029_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Indonesia merupakan negara yang berkeTuhanan sebagaimana disebutkan dalam butir pertama Pancasila yaitu “KeTuhanan yang maha esa. Masyarakat di Indonesia sendiri menganut berbagai macam agama maupun kepercayaan. Ada enam agama yang memang secara jelas disebutkan didalam Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965, namun banyak pula agama maupun kepercayaan lain tidak disebutkan disebutkan didalamnya. Diantara banyaknya agama-agama yang tidak disebutkan dalam undang-undang a quo salah satunya adalah para penghayat kepercayaan. Dengan tidak disebutkannya penghayat kepercayaan dalam undang-undang diatas, membuat para penganut penghayat kepercayaan atau sering disebut agama lokal ini sering mendapatkan diskriminasi, salah satu diantara diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan adalah dengan tidak diakuinya penghayat kepercayaan sebagai agama, penghayat kepercayaan dianggap oleh negara hanya sebatas pada kebudayaan lokal. Sebab tidak diakui sebagai agama kemudian menimbulkan diskriminasi berkelanjutan, yaitu dengan tidak berhaknya penghayat kepercayaan mencantumkan kepercayaannya dalam setiap pencatatan sipil dalam dokumen kependudukan. Tidak berhenti disitu, diskriminasi selanjutnyapun terjadi ketika penghayat kepercayaan tidak dibenarkan mencantumkan kepercayaannya dalam dokumen kependudukan, yang berarti para penghayat kepercayaan kehilangan berbagai hak-hak sipil yang seharusnya berhak dimiliki oleh setiap warga negara, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan keagamaan sesuai dengan yang dianutnya, hak untuk dicatat pernikahan, hak pemakaman, dan berbagai hak lain yang telah terenggut. Kemudian dengan berbagai diskriminasi tersebutlah Undang-undang undang tentang Administrasi Kependudukan digugat ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan judicial review. Sampai pada akhirnya Mahkamah Kosntitusi mengeluarkan putusan bahwasanya penghayat kepercayaan dapat ditulis dalam dokumen kepedudukan. Jenis penelitian ini adalah library reseacrh dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan analisis data menggunakan deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan cara dengan mengupulkan situs-situs lembaga maupun instansi, buku- buku, jurnal, artikel. Sementara dalam hal teori penulis menggunakan teori hukum Islam yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hasil penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa kebijakan demi kebijakan yang telah dikeluarkan negara dari sejak pemerintahan pertama Indonesia sampai pada era reformasi dan pasca reformasi terhadap penghayat kepercayaan masih “sarat” akan diskriminasi dan tidak relevan dengan ajaran Islam terlebih hak untuk mendapatkan pendidikan seperti yang tercantum dalam siyaasah dusturiyyah. Sementara itu mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-undang Administrasi Kependudukan, yang melegalkan penghayat kepercayaaan ditulis dalam kolom agama menurut hukum Islam sudah sangat sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan yang memang semua hak, kebebasan, persamaan semacam ini sangat dihargai dan sudah diajarkan sejak diturunkannya al-Quran, yang berlanjut sampai kepada kepemimpinan Nabi Muhammad Saw.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item