RESPON MASYARAKAT MAGELANG TERHADAP PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2017 PERSPEKTIF MAṢLAHAH MURSALAH

NUR AFRILIA TRI NINGSIH, NIM. 14370048 (2018) RESPON MASYARAKAT MAGELANG TERHADAP PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2017 PERSPEKTIF MAṢLAHAH MURSALAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (RESPON MASYARAKAT MAGELANG TERHADAP PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2017 PERSPEKTIF MAṢLAHAH MURSALAH)
14370048_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (8MB) | Preview
[img] Text (RESPON MASYARAKAT MAGELANG TERHADAP PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2017 PERSPEKTIF MAṢLAHAH MURSALAH)
14370048_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (4MB)

Abstract

Sejak implementasi otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014, batas antar daerah menjadi hal yang sangat penting. Batas daerah menjadi satu hal yang penting untuk menentukan sampai mana wilayah kekuasaan suatu daerah. Permasalahan batas daerah masih kerap terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang terjadi dalam penegasan batas wilayah yaitu antara Kabupaten dengan Kota Magelang. Kasus yang telah berlangsung lama ini dinyatakan selesai dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah. Adanya Permendagri ini menarik perhatian penyusun untuk melakukan penelitian terhadap respon masyarakat, karena masalah ini merupakan permasalahan yang penyelesaiannya membutuhkan waktu lama. Sehingga penyusun ingin mengetahui bagaimana respon masyarakat Magelang terhadap Permendagri yang digunakan sebagai pedoman batas daerah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di tiga desa terkait, yaitu Desa Bulurejo, Banyurojo dan Mertoyudan. Penyusun melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat desa setempat serta orang- orang yang berpengaruh bagi masyarakat untuk menguatkan bahwa data yang penyusun dapatkan sesuai dengan keilmuan narasumber. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa sejauh mana aturan hukum yang ada berlaku secara efektif. Teori maṣlahah mursalah penyusun gunakan sebagai pisau bedah penelitian ini. Di lihat dari segi kualitas dan kepentingannya, maṣlahah mursalah dibagi menjadi tiga, yaitu maṣlahah dharūriyyah, maṣlahah hȃjiyyah dan maṣlahah tahsȋniyyah. Penyusun meninjau bagaimana respon masyarakat terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 berdasarkan macam-macam maṣlahah mursalah. Hasil dari lapangan, ditemukan respon dari masyarakat yaitu masyarakat yang menerima Permendagri, yaitu masyarakat yang setuju dengan ketetapan di dalamnya. Respon ini termasuk dalam maṣlahah dharūriyyah. Masyarakat menolak Permendagri, artinya tidak setuju dengan isi Permendagri dan menginginkan wilayahnya berpindah menjadi wilayah kota, termasuk dalam kategori maṣlahah hȃjiyyah dan masyarakat yang tidak berpendapat dengan adanya Permendagri dikarenakan tidak mengetahui permasalahan yag ada sehingga penyelesaiannya pun tidak mereka ketahui, termasuk dalam kategori maṣlahah tahsȋniyyah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Dr. MOH. TAMTOWI, M. Ag.
Uncontrolled Keywords: Otonomi daerah, maṣlahah mursalah.
Subjects: Jinayah Siyasah
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah (S1)
Depositing User: Drs. Bambang Heru Nurwoto
Date Deposited: 18 Jan 2019 10:08
Last Modified: 18 Jan 2019 10:08
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32525

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum