ANALISIS PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG TENTANG POLIGAMI DI NEGARA MUSLIM; ARAB SAUDI, INDONESIA DAN TUNISIA

FITROHTUL KHASANAH, NIM. 1620311004 (2018) ANALISIS PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG TENTANG POLIGAMI DI NEGARA MUSLIM; ARAB SAUDI, INDONESIA DAN TUNISIA. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (ANALISIS PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG TENTANG POLIGAMI DI NEGARA MUSLIM; ARAB SAUDI, INDONESIA DAN TUNISIA) 1620311004_BAB I_BAB_TERAKHIR_DAFTAR_PUSTAKA.PDF.pdf - Published Version Download (8MB) | Preview
	Text (ANALISIS PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG TENTANG POLIGAMI DI NEGARA MUSLIM; ARAB SAUDI, INDONESIA DAN TUNISIA) 1620311004_BAB II_S.D_SEBELUM_BAB_TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (11MB)

Abstract

Islam menjadikan sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan yang suci dan kokoh dan menjadikannya sebagai sarana untuk mewujudkan berbagai tujuan yang mencangkup seluruh aspek kehidupan masa depan yang lebih bahagia. Monogami adalah asas yang dijadikan dalam perkawinan, adapun poligami adalah sebuah kebolehan dengan syarat yang telah dijelaskan dalam Al-Qur‟an maupun Al-Hadis sebagai sumber hukum utama agama Islam. Namun apakah aturan-aturan tersebut sudah sesuai dengan tujuan (Maqāṣid) syariat, dan apakah kedudukan „urf mempengaruhi terbentuknya aturan- aturan yang berbeda di masing-masing negara dengan landasan hukum yang sama, yakni Al-Qur‟an dan Al-Hadis. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan jenis penelitian normatif-yuridis, yaitu penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji norma-norma hukum positif. Pendekatan yang digulakan dalam penelitian ini adalah ushul fikih dengan bahan data primer, sekunder, maupun tersier. Kajian ini menggunakan pendekatan bahasa dan maqāsid syarī‟ah untuk menganalisis aturan undang-undang di masing-masing Negara. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah adanya aturan poligami di Arab Saudi yang membolehkan hanya dengan syarat adil dan maksimal batas empat, tidak lepas dari adanya „urf yang melekat di negara tersebut. Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan membolehkan poligami dengan syarat, namun syarat yang ada dalam aturan berbeda dengan syarat yang ada dalam Al-Qur‟an maupun Al-Hadis. Sedangkan di Tunisia, larangan poligami justru dianggap sudah sesuai dengan tujuan syariat (Maqāṣid al-Syarī„ah) bahkan dengan diberlakukannya siyāsah syar‟iyyah adalah untuk mengikat aturan tersebut karena perubahan zaman sekarang sudah tidak sesuai dengan konteks yang ada dalam aturan hukum Islam. Adapun aturan-aturan yang membolehkan poligami secara mutlak seperti di Arab Saudi, kebolehan dengan syarat yang ketat di Indonesia dan larangan dan hukuman bagi yang melakukan praktek poligami di Tunisia adalah merupakan ix pengaruh dari para pemikir kontemporer yang menjadikan adanya pembaruan hukum keluarga.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item