UNDANG-UNDANG KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

M. ALI GUFRON, NIM. 11370055 (2018) UNDANG-UNDANG KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (UNDANG-UNDANG KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH)
11370055 BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (11MB) | Preview
[img] Text (UNDANG-UNDANG KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH)
11370055 BAB II, III, IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang tentang Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri atau disebut Daerah Swapraja, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Daerah yang mempunyai asal-usul dengan pemerintahannya sendiri, sampai akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Niat baik itu disambut dengan baik oleh Ir. Soekarno selaku presiden masa itu, dan setelah melalui proses yang panjang disematkan Daerah Istimewa terhadap Yogyakarta. Disini penyusun merasa tertarik membahas Undang-Undang yang mendasari Keistimewaan Yogyakarta sehingga masih bisa eksis dalam era modernitas seperti sekarang ini, penyusun akan memandang Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta itu melalui perspektif Fiqh Siyasah. Berdasarkan latar belakang diatas penyusun dapat menarik rumusan masalah yakni Bagaimana eksistensi Undang-Undang Keistimewahaan (UUK) dalam perspektif Fiqh Siyasah?. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut penyusun akan menggunakan metode penelitian kualitatif historis. Dengan perubahan terakhir yang telah disahkan pada tahun 2012 tersebut Daerah Istimewa Yogyakarta mempertahankan status keistimewaanya, yang berlaku hingga saat ini. Menurut fiqh siyasah sistem pemerintahan di Daerah Istimewa juga tidak menyalahi aturan baik dari sistem pemilihan kepemimpinan maupun dari sistem pemerintahan. Ketika sebuah pemerintahan bisa membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemudharatan serta tidak beertentangan dengan Al-Qur’an, hadits dan juga maqasid as-syari’ah maka system pemerintahan tersebut patut untuk dipertahankan, terbukti Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daerah dengan tingkat kesetresan terminim di Indonesia, serta tingkat korupsi yang sangat minim. Sehingga masyarakat pun merasa aman dan nyaman.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG
Uncontrolled Keywords: Fiqh Siyasah, Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta
Subjects: Hukum Tata Negara
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Jinayah Siyasah (S1)
Depositing User: Drs. Mochammad Tantowi, M.Si.
Date Deposited: 11 Feb 2019 09:06
Last Modified: 11 Feb 2019 09:06
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33031

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum