BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA NEGLASARI KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA

RYAN ANGGARA, NIM. 14370025 (2018) BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA NEGLASARI KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA NEGLASARI KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA) 14370025_BAB I_V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (15MB) | Preview
	Text (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA NEGLASARI KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA) 14370025_BAB_II,III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (7MB)

Abstract

Tujuan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia salah satunya meningkatkan pelayanan masyarakat. Dalam penyelenggaraannya Desa memerlukan sebuah lembaga yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku mitra Pemerintah Desa dalam membangun dan mensejahterakan Desa. BPD mempunyai tugas yang strategis dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan bertanggungjawab, sehingga terciptalah suatu pemerintahan desa yang demokratis bersih dari praktek KKN. BPD dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas kinerja Kepala Desa terbagi dalam tiga tahap yaitu tahap perencanaan kegiatan Pemerintah Desa, kedua tahap pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa dan ketiga yaitu tahap pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Desa. BPD diharapkan mampu membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan, pengawasan dan masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik. Maka dari itu penyusun tertarik untuk meneliti sejauh mana BPD dalam pengawasan kinerja kepala desa dari mulai perencanaan kegiatan Pemerintah Desa, pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Penyusun melakukan penelitian di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar. Dikarenakan pada tahun 2014 lalu Kepala Desa Neglasari ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana BumDes. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori siyāsah dustūriyyah, dalam teori fiqh siyāsah dustūriyyah ini yang di dalamnya mencakup konsep ahlul halli wal-‘aqdi yaitu orang-orang yang mempunyai kecemerlangan pikiran dalam memperjuangkan kemaslahatan rakyat. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya, bahwasan nya disini penyusun meneliti kinerja BPD yang mana terdapat dalam perundangundangan yang di tuntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia yang memenuhi kebutuhannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) menggunakan metode deskriptifanalisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPD dalam melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa sudah cukup baik, baik itu dalam tahap perencanaan kegiatan Pemerintah Desa, pelaksanan kegiatan Pemerintah Desa ataupun pelaporan kegiatan Pemerintah Desa. Dalam tiga tahap tersebut BPD melaksanakan pengawasan dengan cara turun langsung ke lapangan serta memberikan masukan-masukan kepada Kepala Desa untuk pelaksanaan kegiatan atau program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Neglasari. Keberhasilan kinerja BPD dibuktikan dengan prestasinya pada tahun 2017 terpilih menjadi BPD terbaik.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item