IMPLEMENTASI BIAYA PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (Studi Kota dan Kabupaten Pekalongan)

Zaenudin, NIM : 16203010012 (2018) IMPLEMENTASI BIAYA PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (Studi Kota dan Kabupaten Pekalongan). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text (IMPLEMENTASI BIAYA PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (Studi Kota dan Kabupaten Pekalongan)) 16203010012 _ BAB I _ V _ DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (6MB) | Preview
	Text (IMPLEMENTASI BIAYA PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (Studi Kota dan Kabupaten Pekalongan)) 16203010012 _ BAB II SAMPAI SEBELUM BAB TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Tesis dengan judul : Implementasi Biaya Pernikahan di Kantor Urusan Agama (Studi Kota dan Kabupaten Pekalongan). Perdebatan teoritis pencatatan nikah ada pada dua ranah yang saling bertentangan. Di satu sisi, pencatatan dan biaya nikah harus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 namun di sisi lain pernikahan berhadapan dengan persoalan kebudayaan, gaya hidup, dan ritus yang dipandang sakral. Karena lebih memiliki makna jika diadakan di rumah, masjid, atau gedung resepsi. Ini tentu mengakibatkan Penghulu sebagai petugas pencatat nikah hadir dalam ritus tersebut, di mana kehadiran Penghulu kemudian menjadi sosok penting proses ritus pernikahan sekaligus mengandung implikasi ekonomi. Di Kota dan Kabupaten Pekalongan juga terjadi devisiasi biaya pencatatan nikah. Hal ini tentu menarik dimana kedua tempat tersebut memiliki perbedaan baik secara sodial maupun budaya.Oleh karena itu penelitian ini di maksudkan untuk mengetahui dan memahami: (1) Bagaimana penerapan biaya pernikahan di Kota dan Kabupaten Pekalongan; (2) Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan biaya pernikahan di Kota dan Kabupaten Pekalongan. Dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologi hukum dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk membedah permasalahan tersebut digunakan teori efektifitas hukum. Penerapan biaya pernikahan di Kota dan Kabupaten Pekalongan telah terjadi deviasi antara ketetapan dan pelasksanaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015. Deviasi yang terjadi adalah berbedanya tarif biaya nikah yang harus calon pengantin bayarkan dengan peraturan yang ada. Deviasi terjadi bukan pada sektor KUA tetapi pada sektor Desa. Hal ini kerena tidak adanya aturan tertulis dari pemerintah daerah atau panguyuban modin tentang biaya membantu pengurusan nikah. Respon dan tanggapan KUA dan masyarakat dengan adanya modin juga berbeda beda ada yang setuju karena dianggap membantu dalam proses akad nikah jika terjadi pernikahan di luar jam kerja dan tidak sedikit pula yang tidak setuju karena dianggap sebagai parasite di KUA jika ada tuduhan dari masyaraka yang menggangap modin bagian dari structural resmi KUA sehingga jika terjadi pungutan yang mahal maka masyarakat menggangap pihak KUA juga turut mendapatkan bagian darinya. Di antara faktor pendukung dari penerapan biaya pernikahan di Kota dan Kabupaten Pekalongan yaitu komunikasi, kewenangan Pemerintah Daerah, dan sanksi sosial. Sedangkan faktor yang menghambat yaitu pengaruh sosial budaya, kurang optimalnya sosialisasi dan sarana dan prasarana. Kata kunci : Pencatatan nikah, biaya nikah, hukum

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item