PERSPEKTIF SIYĀSAH SYARʽĪYYAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

HABIBI, NIM. 14370082 (2018) PERSPEKTIF SIYĀSAH SYARʽĪYYAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text (PERSPEKTIF SIYĀSAH SYARʽĪYYAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI) 14370082_BAB_I_BAB_TERAKHIR_DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Published Version Download (6MB) | Preview
	Text (PERSPEKTIF SIYĀSAH SYARʽĪYYAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI) 14370082_BAB_II_S.D_SEBELUM_BAB_TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang memiliki kedekatan secara geografis, kemiripan dalam bahasa dan budaya, selain itu memiliki karakter yang sama dalam religiusitas sebagai masyarakat mayoritas muslim, yang tentu juga berimplikasi pada kesamaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pemahaman seperti ini juga berlaku dalam pengaturan soal korupsi (rasuah), khususnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Malaysia Akta 694, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Ironisnya lagi secara fakta, ternyata negara yang berpenduduk muslim sebagai mayoritas seperti kedua negara tersebut tidak menjadi jaminan bersih dari tindak pidana korupsi. Laporan Transparency International menyebutkan bahwa sepuluh negara terkecil angka tindak pidana korupsinya ternyata bukanlah negara-negara yang berpenduduk muslim. Negara berpenduduk mayoritas muslim justru menempati urutan bawah dalam kategori bebas korupsi, diantaranya adalah Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menjabarkan apa perbedaan dan persamaan konsep korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia serta bagaimana konsep korupsi di Indonesia dan Malaysia menurut Siyāsah Syarʽīyyah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif analitis. Adapun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif dengan menggunakan pendekatan pemahaman tentang Siyāsah Syarʽīyyah. Penyusun menemukan bahwa sejatinya Indonesia dan Malaysia memiliki kemiripan, terutama dalam menetukan unsur-unsur korupsi dan bentuk sanksi hukumnya, namun perbedaannya ada pada penentuan sanksi pidana mati yang dalam Undang-undang Malaysia tidak disebutkan. Siyāsah Syarʽīyyah mengkonsep bahwa dalam mewujudkan masyarakat yang dekat dengan kemaslahatan dan menghindari berbagai Kemudharatan, maka korupsi harus dihilangkan. Siyāsah Syarʽīyyah juga mengkonsep korupsi dengan berbagai istilah yang secara konseptual memiliki titik temu dan sekaligus titik beda. Kata Kunci: Korupsi, Perundang-undangan, Indonesia dan Malaysia, Siyāsah Syarīyyah (Maslahah Mursalah)

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item