TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK PENENTUAN USIA MINIMAL PERKAWINAN DI DUSUN MACANMATI, DESA GIRIMULYO, KECAMATAN PANGGANG, GUNUNGKIDUL

AHMAD SYAFIQ NAUFAL, NIM. 13350028 (2018) TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK PENENTUAN USIA MINIMAL PERKAWINAN DI DUSUN MACANMATI, DESA GIRIMULYO, KECAMATAN PANGGANG, GUNUNGKIDUL. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK PENENTUAN USIA MINIMAL PERKAWINAN DI DUSUN MACANMATI, DESA GIRIMULYO, KECAMATAN PANGGANG, GUNUNGKIDUL) 13350028 BAB I, V,DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK PENENTUAN USIA MINIMAL PERKAWINAN DI DUSUN MACANMATI, DESA GIRIMULYO, KECAMATAN PANGGANG, GUNUNGKIDUL) 13350028 BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka diperlukan upaya pendewasaan bagi para pihak yang akan melaksanakan perkawinan, karena masalah kedewasaan tersebut sangat berpengaruh terhadap kemampuan pasangan suami isteri dalam membina rumah tangga, yakni kemampuan dalam member nafkah secara lahir batin kepada isteri dan anakanaknya, maupun dalam mengendalikan emosional yang ada pada diri masing-masing. Seiring berjalannya waktu, pasangan suami dan isteri tentu akan menemui masalah dalam keluarganya, maka dari itu perlu adanya persiapan mental dari seorang suami untuk menyelesaikan masalah. jika tidak mampu, bukan tidak mungkin akan terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian. Alasan adanya penentuan usia minimal perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan pasal 7 ayat (1) berkaitan dengan upaya perangkat padukuhan macanmati dalam mewujudkan kemashlahatan untuk masyarakatnya. Selain itu tujuan adanya penentuan usia minimal perkawinan di macanmati adalah untuk memelihara kepentingan asasi manusia (maqasid syari’ah) yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Penulis tertarik meneliti bagaimana dasar dan pertimbangan yang digunakan oleh perangkat desa dalam praktik penentuan usia minimal perkawinan di padukuhan Macanmati. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, penulis memperoleh data melalui wawancara kepada 5 narasumber dari Dusun Macanmati, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan suatu masalah yang didasarkan atas asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan, serta pendekatan yang didasarkan atas hukum islam, baik berasal dari nash Al-Qur’an, al Hadits, kaidah-kaidah ushul fiqh serta dalil-dalil yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar dan pertimbangan perangkat dukuh dalam menentukan usia minimal perkawinan secara normative sudah benar, karena tujuannya adalah untuk kemaslahatan masyarakatnya dengan upaya yang dilakukan menyangkut pencegahan pernikahan dini meliputi pembekalan kewirausahaan, penyuluhan kepada orang tua dan seluruh remaja di Dusun Macanmati yang bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan setempat. Selain itu, upaya yang dilakukan adalah membuat jadwal kegiatan yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat Dusun Macanmati. Namun secara yuridis, penetapan usia minimal perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan tidak bisa dibenarkan karena hal tersebut sama dengan mencegah hak seseorang

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item