PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU PERSPEKTIF UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDI PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019)

FAIZI ZAIN, NIM. 11340162 (2018) PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU PERSPEKTIF UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDI PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU PERSPEKTIF UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDI PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019))
11340162_BAB_I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (3MB) | Preview
[img] Text (PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU PERSPEKTIF UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDI PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019))
11340162_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (4MB)

Abstract

Salah satu hal baru dalam pemilu kali ini di Indonesia adalah mekanisme gugatan keberatan terhadap penyelesaian sengketa proses pemilu. Mekanisme ini tidak dikenal dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Lahirnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memuat terobosantentang penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menegakkan hukum pemilu. Selain soal tindak pidana pemilu, kewenangan kuat yang paling mencolok adalah menindak dan memutus pelanggaran administrasi. Bawaslu hingga tingkat paling bawah yakni kabupaten/kota berwenang mengeluarkan putusan terhadap pelanggaran administrasi. Hal inilah yang menjadi ambiguitas di kalangan masyarakat dan penulis dalam kewenangan penanganan pelanggaran pemilu yang berdampak pada diskualifikasi calon atau partai yang seharusnya diselesaikan oleh lembaga peradilan. Oleh sebab itu, penelitian ini mengangkat tema “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Perspektif UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2019)” untuk mengetahui formulasi dan mekanisme yang jelas dan kongkrit dalam proses penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitis. Adapun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif. Penelitian ini berusaha menjawab dua pertanyaan; bagaimana penyelesaian proses sengketa pemilu, dan bagaimana sistem penegakan hukum sengketa pemilu di Indonesia. Penulis menemukan bahwa dalam hal kewenangan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu berada di Bawaslu yang diperkuat dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Meskipun demikian, masih ada ambigutas yang terkesan ambivalen dalam pasal 469 ayat 1 yang berbunyi “putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat”, akan tetapi pada prakteknya tidak benar-benar bersifat final dan mengikat (incracht). Putusan dari sengketa proses pemilu yang harus mendiskualifikasi parpol untuk menjadi peserta pemilu 2019 oleh Bawaslu masih bisa dilanjutkan ke tahap Pengadilan Tata Usaha Negaradan berakhir di Mahkamah Agung melalui banding (kasasi

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Udiyo Basuki, S.H., M.Hum
Uncontrolled Keywords: Sengketa Proses Pemilu, Pemilu, Partai Politik
Subjects: Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: H. Zaenal Arifin, S.Sos.I., S.IPI.
Date Deposited: 29 Apr 2019 14:11
Last Modified: 29 Apr 2019 14:11
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34869

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum