SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA DALAM PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

SALINDRI WIDHI WIDOWATI, NIM. 14340004 (2018) SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA DALAM PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA DALAM PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA) 14340004_BAB-1_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA DALAM PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA) 14340004_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Indonesia telah mempunyai payung hukum yang mengatur mengenai kekerasan seksual terhadap anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun beberapa tahun terakhir marak terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Dengan banyaknya kasus tesebut menjadi bukti bahwa undang-undang perlindungan anak tersebut belum membuat efek jera para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pada tahun 2016 Presiden Indonesia mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu tersebut berisi pemberatan hukuman berupa pengumuman identitas publik, kebiri kimia, dan pemasangan alat elektronik. Pokok permasalahannya adalah bagaiamana penerapan kebiri kimia berdasarakan perppu tersebut dan bagaimana sanksi pidana kebiri kimia dalam perppu tersebut ditinjau dari undang-undang hak asasi manusia nomor 39 tahun 1999 ? Metode penelitian dalam skripsi ini mengandung jenis penelitian kepustakaan yaitu megnolah data dari sumber-sumber seperti buku , jurnal, artikel dan sumber-sumber yang terkait dengan objek penelitian. Peneliti juga melakukan wawancara sebagai data tambahan. Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik dengan cara menguraikan dan menganalisis. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi pidana kebiri dan hak asasi manusia. Teknik pengumpulan data untuk sumber primer peneliti menggunakan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomro 23 Tahu 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Untuk sumber sekunder peneliti menggunakan literatur yang berkaitan dengan kebiri kima dan hak asasi manusia. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Kerangka teori yang digunakan adala teori perlindungan ham. Hasil dari penelitian adalah pertama, penerapan sanksi pidana kebiri kimia berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum bisa diterapkan di Indonesia karena belum ada aturan teknis pelaksanaan kebiri kimia. Kedua, sanksi pidana kebiri kimia tidak melanggar hak asasi manusia karena sanksi tersebut merupakan pemberatan hukum dimana yan dapat dijatuhi pidana tersebut adalah pelaku yang memenuhi kualifikasi untuk dijatuhi pidana kebiri kimia dan tidak semua pelaku kekerasan seksual dapat dijatuhi pidana kebiri kimia. Sedangkan hak asasi manusia di Indonesia yang dimaksud adalah hak asasi manusia yang tidak tak terbatas.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item