ANALISIS YURIDIS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KATEGORI RUMAH KOS BERDASARKAN PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DIAH HAPSARI, NIM. 15380064 (2019) ANALISIS YURIDIS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KATEGORI RUMAH KOS BERDASARKAN PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text (ANALISIS YURIDIS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KATEGORI RUMAH KOS BERDASARKAN PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH) 15380064_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (ANALISIS YURIDIS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KATEGORI RUMAH KOS BERDASARKAN PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH) 15380064_BAB-II_SAMPAI_BAB-IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Kota pelajar menjadi sebutan yang ramah bagi kota Yogyakarta. Hal ini diperkuat dengan banyaknya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang memberikan peluang cukup besar bagi calon mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan di kota Yogyakarta. Calon mahasiswa yang berasal dari luar daerah tentu saja membutuhkan hunian sementara untuk mereka tinggal selama menempuh pendidikan di kota ini. Dari banyaknya hunian sementara, rumah kos mempunyai daya tarik tersendiri di samping harga sewa yang relatif lebih murah dan perawatannya yang jauh lebih mudah. Hal ini juga yang mendasari masyarakat kota Yogyakarta berbondong-bondong mendirikan kos-kosan sebagai sumber pendapatan pokok atau pun tambahan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk mengetahui analisi objek pajak dan wajib pajak hotel kategori rumah kos berdasarkan Perda No.1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan hukum Islam. Desain yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang diperoleh berdasarkan data dan hasil wawancara yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, wawancara dengan Wajib Pajak atau pemilik rumah kos yang kemudian dianalisa untuk mengkorelasikan dengan ajaran Islam. Peneliti menggunakan proses observasi, wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa objek pajak dan wajib pajak menurut Perda belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karena apa yang terjadi dalam masyarakat sedikit banyak tidak sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Selanjutnya, objek pajak dan wajib pajak dianalis dalam hukum Islam secara historis dimulai pada masa klasik, pertengahan dan modern. Mengikuti pendapat ulama yang mendukung perpajakan, maka harus ditekankan bahwa mereka sebenarnya hanya mempertimbangkan sistem perpajakan yang adil, yang seirama dengan spirit Islam. Kata Kunci: Implementasi Perda, pajak rumah kos, pandangan ulama

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item