PERAN KIAI DALAM POLITIK DI KABUPATEN SUMENEP PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

RINI PENTANIA ARIFA, NIM. 01371028 (2005) PERAN KIAI DALAM POLITIK DI KABUPATEN SUMENEP PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERAN KIAI DALAM POLITIK DI KABUPATEN SUMENEP PERSPEKTIF FIQH SIYASAH) 01371028-BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (13MB) | Preview
	Text (PERAN KIAI DALAM POLITIK DI KABUPATEN SUMENEP PERSPEKTIF FIQH SIYASAH) 01371028-BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (12MB)

Abstract

Dalarn masyarakat tradisional, tokoh agarna rnempunyai peran dan fungsi yang sangat penting sehingga mereka disebut sebagai salah satu elit sosial di antara elit sosial yang lain, tokoh adat, pemerintah dan raja. Sebagai elit sosial, tokoh agarna mempunyai peran ganda, yaitu sebagai tokoh politik, ekonomi dan lain-lainnya. Dalam konteks pembagian inilah, sangat menarik mengelaborasikan peran elit ar;ama (kiai) ke dalam dinamika kehidupan publik. Di satu sisi, banyak orang meyakini kiai sebagai elit agama, namun di sisi lain, kiai telah menunjukkan adaptasinya terhadap perubahan zaman. Ia tidak sekedar berada dalam isu-isu agama melainkan juga telah melangkah ke dcpan memasuki arena yang luas, salah satunya adalah arena politik. Dan hal inilah yang menyebabkan kiai terjebak ke dalam konflik elit politik dengan posisi sebagai alat kekuasaan. Ini dilihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan kiai dalam memback-up kepentingan politik pe:pguasa guna mempertahankan kekuasaannya. Para kiai tersebut ketika terjun ke dunia politik dalam konteks lokal harus menghadapi beberapa masalah, pertama kiai yang terj un ke pentas politik praktis, lebih-lebih di tingkat lokal, pada umumnya tidak memiliki basic teoritik maupun politik praktis yang mcmadai. Schingga pcrncrintahan yang dipimpin scorang kiai, kerap kali terperangkap ke dalam praktek politik otoritarian. Karena penyelesaian masalah-masalah politik tidak sarna dengan penyelesaian masalah sosial keagarnaan. Secara faktual , para kiai sering kali tak mampu membedakan wilayah (persoalan) politik dan agama. la mencampuradukkan isu-isu agama dan isu-isu politik, bahkan scntirncn-scntimcn kcagamaan , kcrap kali dicksploitasi untuk kepentingan politik. Kedua hubungan kiai sebagai elit politik (lokal) dengan massanya yang bersifat paternalistik, hubungan guru-murid, dan komunikasi yang dibangun antara keduanya bersifat emqsional (kepatuhan). Ketiga, pada umumnya kiai yang berperan ganda, di satu sisi sebagai elit politik, dan pirnpinan pesantren di sisi yang lain, maka tugas dan tanggung jawab yang terakhir sering kali terabaikan. Tidak sedikit pesantren terbengkalai lantaran para kiainya memasuki politik praktis. Dalam konteks peran kiai di pentas pohtik inilah, rnenarik untuk ditelaah peran kiai di Sumenep yang dalarn banyak ha\ rnenampakkan gambaran-gambaran seperti di atas. Politik kiai Sumenep berbcda dengan karakter politik kiai daerah lain di Madura, yaitu fenomena politik kiai pesantren yang terbuka, darnai, dan demokratis. Kendati hampir semua kiai di daerah ini merniliki hubungan darah satu sama lainnya, namun pilihan-pilihan politiknya beragam dan gagasan-gagasan politiknya juga berbeda. Dan ikatan ernosional sebagai sanak keluarga tidak berpengaruh pada pilihan-pilihan politiknya. Kiai berhasil menduduki jabatan politik di Sumenep. Namun kendati demikian kiai belum marnpu rnernberikan kernaslahatan yang bisa dirasakan o\eh rnasyarakat di sana. Citra kiai berpolitik karismar.ya berkurang di mata masyarakat. Hal itu terjndi karena kiai politisi tidak lagi memiliki perilaku yang rnenandakan bahwa mereka berasal dari ka\angan elit agama. Setelah kiai banyak yang berpolitik Sumenep menjadi kota terkorup di Pulau Madura. Data yang diperoleh jika disimpulka

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item