ANALISIS YURIDIS KETENTUAN REKRUTMEN CALON PNS BAGI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2018)

ANE HERNA, 15340018 (2019) ANALISIS YURIDIS KETENTUAN REKRUTMEN CALON PNS BAGI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2018). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text 15340018_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text 15340018_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Indonesia adalah negara Hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Salah satu unsur dari negara hukum adalah adanya perlindungan Hak Asasi Manusia. Menjadi kewajiban negara untuk memperhatikan serta melindungi hak-hak asasi setiap warganya termasuk penyandang disabilitas. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah salah satu Peraturan yang mengatur secara rinci tentang hak-hak penyandang disabilitas yang dalam muatan pokoknya mengatur tentang hak mendapatkan pekerjaan. Sudah menjadi kewajiban negara dalam melindungi persamaan hak bagi disabilitas, tanpa terkecuali di masa pemerintaha era Presiden Joko Widodo yang melaksanakan pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pekerjaan, dalam hal ini hak untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil,yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Paratur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) Nomor 36 Tahun 2018. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Metode analisis hukum adalah dengan deskriptif analitis, sedangkan metode pengumpulan bahan hukum yaitu dengan meneliti sumber hukum, berupa sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekrutmen CPNS formasi khusus bagi Penyandang disabilitas dalam Permenpan Nomor 36 Tahun 2018 memiliki perbedaan tersendiri dengan rekrutmen CPNS pada umunya, perbedaan ini didasari dengan mempertimbangkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan salah satunya dengan mengadopsi nilai nilai terkait aksesibilitas bagi CPNS formasi khusus penyandang disabilitas. Sementara pola rekrutmen CPNS formasi khusus bagi Penyandang Disabilitas dalam Permenpan Nomor 36 Tahun 2018 hanya berupa muatan pokok terkait rekrutmen CPNS secara umum dan materi terkait ketentuan formasi khusus disabilitas hanya berupa penegasan dari UUPD, selain itu beberapa ketentuan dalam Permenpan Nomor 36 Tahun 2018 bertentangan dengan asas-asas yang diatur dalam UUPD, sehingga ketentuan dalam Permenpan belum sepenuhnya memenuhi hak-hak disabilitas, beberapa asas yang bertentangan adalah asas partisipasi penuh, kesamaan kesempatan dan kesetaraan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item