EKSISTENSI “POLISI CEPEK” DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: PERBANDINGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DKI JAKARTA DAN D.I. YOGYAKARTA

MUHAMMAD RIDWAN HIDAYAT, 15340065 (2019) EKSISTENSI “POLISI CEPEK” DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: PERBANDINGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DKI JAKARTA DAN D.I. YOGYAKARTA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text 15340065_PRA BAB_ BAB I_ BAB V_DAFTAR PUSTAKA_LAMPIRAN_CVpdf.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text 15340065_BAB II_ BAB III_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Keadaan kota-kota besar yang semakin bertumbuh angka kenaikan pengguna kendaraan bermotor menjadikan kebutuhan ketertiban lalu lintas semakin sulit untuk didapati. Ketidakmaksimlan peran polisi lalu lintas dalam mengatur dan menertibkan kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang menimbulkan sebuah reflek oleh masyrakat untuk ikut berperan dalam kegiatan penertiban lalu lntas, mereka yang akrab disapa sebagai polisi cepek. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengungkap eksistensi polisi cepek dalam sistem hukum di Indonesia, begitu juga dengan perbandingan dua daerah berotonomi khusus, yaitu DKI Jakarta dan D.I yogyakarata. Penelitian ini digunakan metode (mixed Method) yaitu dengan mengungkap data dari narasumber yang ada dalam instansi terkait objek penelitian, dan juga dengan mencari fakta-fakta yang ada dalam sistem hukum Indonesia yang paling memungkinkan mengatur keberadaan polisi cepek. Hasil penelitian ini adalah bahwa keberadaan polisi cepek di butuhkan dalam membantu para pengendara dalam beraktivitas dijalan, namun belum ada regulasi dari pemerintah yang menaungi para polisi cepek yang membantu memberikan jasa dalam rangka menjaga ketertiban dijalan

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item