HUKUM NIKAH MUT’AH STUDI KOMPARASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN THE CIVIL CODE OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 2000 (HUKUM PERDATA IRAN TAHUN 2000)

ANGGIWIDIYA NISA UTAMI, 15360015 (2019) HUKUM NIKAH MUT’AH STUDI KOMPARASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN THE CIVIL CODE OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 2000 (HUKUM PERDATA IRAN TAHUN 2000). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text 15360015_BAB -I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text 15360015_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Nikah mut’ah adalah perkawinan yang dilakukan dengan batasan waktu tertentu yang di Indonesia dikenal dengan kawin kontrak. Di Indonesia cenderung tidak membolehkannya praktik nikah mut’ah sedangkan di Iran membolehkannya. Praktik nikah mut’ah di Indonesia terjadi di daerah-daerah tertentu seperti di Bogor, Jepara, dan Cianjur, nikah mut’ah ini terjadi karena beberapa faktor ekonomi dan juga banyaknya wisatawan asing dari Timur Tengah yang datang dibulan-bulan tertentu kemudian melakukan nikah mut’ah kepada wanita Indonesia. Ketentuan perkawinan di Indonesia sudah diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lalu apakah nikah mut’ah juga diatur dalam undang-undang tersebut walau termasuk perkawinan yang tidak dibolehkan? Sebagai pembanding penyusun membandingkan dengan peraturan perkawinan pada Hukum Perdata Iran Tahun 2000 dimana negara ini membolehkan nikah mut’ah. Dari latar belakang di atas terdapat masalah yang ditimbulkan sehingga penyusun tertarik meneliti skripsi ini yakni bagimana hukum nikah mut’ah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Iran Tahun 2000. Untuk menjawab pokok masalah di atas, jenis penelitian ini merupakan kepustakaan (library Research) dengan metode analisis data yang digunakan deskriptif-analitik-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum nikah mut’ah dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diatur secara tertulis tetapi secara implisit hukum nikah mut’ah tidak dibolehkan dan tidak memiliki kedudukan pada Undang-Undang Indonesia yang berarti perkawinan jenis ini tidak dianggap sebuah perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Indonesia. Sedangkan dalam Hukum Perdata Iran Tahun 2000 ketentuan nikah mut’ah diaur secara tertulis dan mendapatkan keabsahan sehingga praktik nikah mut’ah dianggap legal, serta disamakan dengan nikah permanen (daim).

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item