TRANSFORMASI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA

Munajat, Makhrus (2019) TRANSFORMASI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 13 (1). pp. 1-13. ISSN 1978-6670

Preview

Text (TRANSFORMASI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA) Makhrus Munajat - Transformai Hukum Pidana Islam Dalam Mata Hukum Indonesia.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

The formalization of Islamic criminal law in Indonesia is still and always debated in terms of its legal rules or the establishment of Islamic values, meaning that the substance is more important than the formal rules. Transformation of Islamic criminal law is a change that occurs in the determination of law, both concerning the type of crime (jarīmah) or its sanctions due to time and social dynamics. The criminal act (jarīmah) and its sanctions are interconnection between the principal law (al-aḥkām al-aṣliyyah) which contains the prohibition and supporting law (al-aḥkām al-muayyidah) which contains sanctions. The model of the transformation of Islamic criminal law in Indonesia is to make Islamic criminal law a law that can be accepted by Indonesian people, by not distinguishing ethnicity, adat (tradition), culture and religion. The objectivity of Islamic criminal law in Indonesia is used as the basis for the formation of national laws whose pluralistic communities are offered universal values so that they can be accepted by all citizens without questioning the origin of the values. Keywords: jarīmah, transformation, Indonesian context, al-aḥkām al-aṣliyah, al-alaḥkām al-muayyidah, objectification [INDONESIA]Bentuk formalisasi hukum pidana Islam di Indonesia masih dan selalu diperdebatkan dari segi legal formal atau tegaknya the Islamic values, artinya lebih dipentingkan aspek substansi ketimbang legal formalnya. Transformasi hukum pidana Islam adalah perubahan yang terjadi dalam penetapan hukum, baik yang menyangkut tentang jarīmah ataupun sanksi karena dinamika waktu dan sosial. Jarīmah dan sanksi adalah interkoneksitas antara hukum pokok (al-aḥkām al-aṣliyyah) yang berisi larangan dan hukum pendukung (al-aḥkām almuayyidah) yang berisikan sanksi. Model transformasi hukum pidana Islam di Indonesia adalah menjadikan hukum pidana Islam bersifat obyektif yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, dengan tidak membedakan suku, adat, budaya dan agama. Obyektifikasi hukum pidana Islam di Indonesia dijadikan dasar pijakan bagi pembentukan hukum nasional yang masyarakatnya majemuk dengan ditawarkannya nilai-nilai universal, sehingga dapat diterima oleh seluruh warga negara tanpa mempersoalkan asal usul nilai tersebut. Kata kunci: jarīmah, transformasi, konteks keindonesiaan, al-aḥkām al-aṣliyyah, alaḥkām al-muayyidah, obyektifikasi.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item