KONTRIBUSI MUHAMMADIYAH DI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN (KEBIJAKAN MUHAMMADIYAH TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL RUU P-KS)

MUHAMMAD FURQON, 15370007 (2019) KONTRIBUSI MUHAMMADIYAH DI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN (KEBIJAKAN MUHAMMADIYAH TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL RUU P-KS). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KONTRIBUSI MUHAMMADIYAH DI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN (KEBIJAKAN MUHAMMADIYAH TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL RUU P-KS)) 15370007_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (KONTRIBUSI MUHAMMADIYAH DI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN (KEBIJAKAN MUHAMMADIYAH TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL RUU P-KS)) 15370007_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Negara kita adalah negara hukum, yang mana segala tingkah laku perbuatan masyarakatnya diatur oleh hukum. Terdapat berbagai jenis peraturan yang berlaku di negara kita ini, salah satu dari peraturan tersebut ialah undang-undang. Undang-undang merupakan kewenangan dari lembaga DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai legislator yang mempunyai peran legislasi. Undang-undang tersebut harus mendapat persetujuan bersama presiden agar supaya undang-undang tersebut bisa di berlakukan secara sah. Walaupun kewenangan pembuatan undang-undang tersebut miliknya Dewan Perwakilan Rakyat, akan tetapi masyarakat yang akan menjadi objek dari peraturan yang akan dibuat diharapkan bisa ikut andil di dalam proses perumusan undang-undang tersebut, karena pemberlakuan dari perundangundangan tersebut akan berimplikasi nantinya terhadap hak dan kewajiban rakyat. Skripsi ini menjelaskan bagaimana pandangan dan kebijakan Muhammadiyah sebagai organisasai keagamaan berpandangan terhadap Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual, karena Rancangan Undang-undang ini membutuhkan berupa masukan dari tokohtokoh agama, karena sejak tahun 2016 sampai sekarang RUU P-KS tersebut belum juga di sahkan. Skripsi ini merupakan jenis penelitian perpustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber buku, selain data utama yang didapatkan dari berbagai sumber tulisan, peneliti juga mengambil data dari wawancara dengan salah seorang tokoh Muhammadiyah sebagai data tambahan. Data tersebut nantinya akan diolah dengan menggunakan teori Siyasah Tasyri’iyah. Hasil akhir dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa organisasi Muhammadiyah mempunyai peran yang sangat penting di dalam ketatatnegaraan Indonesia, salah satu buktinya dengan memberikan masukan terhadap Rancangan Undang-undang, yakninya RUU P-KS. Kebijakan Muhammadiyah terhadap RUU P-KS ini tidak secara keseluruhan menolak dan tidak pula secara keseluruhan menerima, hal tersebut terbukti dari lima sikap yang di ambil oleh Muhammadiyah terhadap RUU P-KS di dalam seminar dan FGD Focus Group Discussion yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item