EKSISTENSI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NO. 23 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BATAM

DINA NASHIHA PUTRI AKHIRANI, NIM: 15370011 (2019) EKSISTENSI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NO. 23 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BATAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (EKSISTENSI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NO. 23 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BATAM)
15370011_BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (11MB) | Preview
[img] Text (EKSISTENSI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NO. 23 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BATAM)
15370011_BAB II, III, IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Abstract

Penelitian skripsi berjudul “Eksistensi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Birokrasi No. 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Mal Pelayanan Publik di Kota Batam”, membahas tentang keberadaan dan pelaksanaan dari Peraturan Menteri PANRB tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Batam. Dengan adanya MPP di Kota Batam merupakan suatu solusi bagi integrasi layanan perizinan dan non perizinan di satu gedung yaitu MPP Batam, karena selama ini mengurus perizinan di Batam termasuk salah satu permasalahan yang rumit, dimana harus mengurus perizinan di beberapa lembaga yang berbeda tempat dan lokasi, serta tidak adanya kepastian waktu. Namun dengan ada nya MPP, semua layanan baik perizinan dan non perizinan terintegrasi berada di satu gedung yang sama. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan teknik penelitian studi lapangan yang dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik Kota Batam. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara kepada lembaga/instansi yang bersangkutan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, bertujuan menggambarkan serta menjelaskan eksistensi dan pelaksanaan Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun 2017 tentang penyelenggaran Mal Pelayanan Publik di Kota Batam. Dalam menganalisa data dari hasil penelitian ini dilakukan dengan mengolah data primer, sekunder dan tersier, selanjutnya dianalisa secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan yang menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan MPP di Kota Batam telah menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat kota Batam. Serta Peraturan Menteri PANRB tentang penyelenggraan Mal Pelyanan Publik telah berhasil dilaksanakan di Kota Batam dan dapat dikatakan pemerintahan Kota Batam sebagai pemerintahan yang baik (good governance) karena telah menyelenggarakan MPP sesuai konsep siyāsah syar‟iyah. Dengan adanya MPP memberikan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan baik perizinan maupun non perizinan di Kota Batam. Kata Kunci : eksistensi, good governance, siyāsah syar‟iyah

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Drs. H. OMAN FATHUROHMAN SW., M.Ag.
Uncontrolled Keywords: eksistensi, good governance, siyāsah syar‟iyah
Subjects: Hukum Tata Negara
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara (S-1)
Depositing User: Sugeng Hariyanto, SIP (sugeng.hariyanto@uin-suka.ac.id)
Date Deposited: 11 Mar 2020 11:14
Last Modified: 11 Mar 2020 11:14
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36152

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum