KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF AKTIVIS GENDER (STUDI KAJIAN PADA PUSAT STUDI WANITA DI PERGURUAN TINGGI YOGYAKARTA)

VIA NURAENI, NIM: 15340054 (2019) KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF AKTIVIS GENDER (STUDI KAJIAN PADA PUSAT STUDI WANITA DI PERGURUAN TINGGI YOGYAKARTA). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF AKTIVIS GENDER (STUDI KAJIAN PADA PUSAT STUDI WANITA DI PERGURUAN TINGGI YOGYAKARTA)) 15340054_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (10MB) | Preview
	Text (KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF AKTIVIS GENDER (STUDI KAJIAN PADA PUSAT STUDI WANITA DI PERGURUAN TINGGI YOGYAKARTA)) 15340054_NURAENI_FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Ketentuan batas minimal perkawinan di Indonesia secara legalitas diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua aturan tersebut menentukan usia minimum menikah bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan bagi perempuan 16 (enam belas) tahun. Ketentuan batas usia minimal perkawinan di Indonesia mendapat perdebatan dari penggerak aktivis gender yang bisa kita sebut kelompok feminisme. Para aktivis gender yang aktif di perguruan tinggi membentuk wadah/lembaga pusat studi wanita. Pusat studi wanita yang ada di perguruan tinggi Yogyakarta diantaranya Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak (PPGHA) UIN Sunan Kalijaga, Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada (PSW UGM), dan Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan (PSW UAD). Para aktivis gender tersebut berupaya untuk meningkatkan dan meningkatkan sekaligus menyetarakan ketentuan batas usia minimal perkawinan di Indonesia. Namun mengapa para aktivis gender berupaya demikian dan bagaimana pandangan tersebut jika dikaitkan dengan konsep feminisme? Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field reasearch) yaitu dilakukan dengan cara meneliti data secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data primer. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitik, yakni mendeskripsikan apa adanya hasil yang didapat dari penelitian di lapangan yakni hasil wawancara maupun data yang penulis peroleh. Bahan primer dari penelitian ini berupa hasil interview (wawancara) penulis dengan para aktivis gender. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu ada dua penyimpulan. pertama, terdapat dua tipologi pandangan para aktivis gender yaitu tipologi peningkatan batas usia perkawinan untuk: pemberdayaan ekonomi dan pendidikan, meningkatkan kesehatan reproduksi dan psikologis, upaya preventif (pencegahan) pernikahan anak dan keutuhan rumah tangga. Selain itu, ada tipologi peningkatan dan penyetaraan batas usia perkawinan untuk penghapusan ketidakadilan gender dalam bentuk manifestasi subordinasi (penomorduaan) dan stereotipe (pelabelan negatif). Kedua, Karakter pemikiran para aktivis gender yang penulis wawancarai secara umum berjiwa feminis, iii hal tersebut dilihat dari rasa kepedulian yang mendalam terhadap perempuan dan upaya-upaya untuk mensejahterakan perempuan kearah yang lebih baik lagi. Adapun dasar-dasar hukum yang menjadi landasan pemikiraan yang diungkapkan oleh empat orang dari lima orang aktivis gender mengenai batas usia minimal perkawinan mecerminkan karakter pemikiran feminis Islam. Sementara itu, dari kelima Feminis yang penulis wawancarai terdapat satu orang feminis yang tidak secara jelas menggunakan argumen- argumen ayat-ayat Al-Qur’an, namun pandangannya mengarah pada pemikiran feminisme liberal. Kata Kunci: Batas Usia Perkawinan, Perspektif Gender, Feminisme

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item