UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP) DI KABUPATEN SITUBONDO

MAQHFIROTUR ROHMATILLAH, NIM: 15340014 (2019) UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP) DI KABUPATEN SITUBONDO. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP) DI KABUPATEN SITUBONDO)
15340014_BAB I_BAB_TERAKHIR_DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (4MB) | Preview
[img] Text (UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP) DI KABUPATEN SITUBONDO)
15340014_BAB II_SEBELUM_BAB_TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (9MB)

Abstract

Sebagai kejahatan yang bersifat sistemik, korupsi dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan atau tindak pidana yang luar biasa, dari segi perbuatannya dan dampaknya bagi masyarakat luas. Korupsi pada saat ini pun telah menyasar tubuh berbagai birokrasi pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun daerah yang bermula dari petty corruption hingga grand corruption. Korupsi dalam birokratik pemerintahan khususnya di tataran desa menjadi lahan subur bagi Kepala Desa untuk melakukan berbagai penyalahgunaan wewenang seperti halnya dalam hal administrasi di bidang pertanahan. Kabupaten Situbondo menjadi salah satu contoh adanya korupsi birokratik dalam tatanan pemerintahan desa dengan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus yakni Asri Hadiyanto dalam hal administrasi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Tahun Anggaran 2017 dengan melakukan pungutan liar sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbidang tanah. Dari kasus tindak pidana korupsi tersebut, muncul permasalahan: pertama, bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi PTSL di Kabupaten Situbondo? Kedua, apakah proses penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi PTSL di Kabupaten Situbondo telah memenuhi unsur keadilan? Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini menggunakan hasil data yang diperoleh langsung dari para lembaga penegak hukum di Kabupaten Situbondo yang mempunyai relasi dengan kasus tersebut sebagai bahan primernya, seperti wawancara dan keterangan langsung dari aparat penegak hukum, literatur seperti perundang-undangan, buku, jurnal, karya ilmiah, maupun artikel sebagai bahan sekundernya, kamus dan ensiklopedia sebagai bahan tersiernya, serta kasus-empiris sebagai jenis pendekatannya. Dengan demikian penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan atau field research. Secara keseluruhan, dapat diambil sebuah konklusi awal bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi PTSL di Kabupaten Situbondo ini telah sesuai dengan kaidah atau aturan peraturan perundang-undangan yang ada, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penahanan hingga proses persidangana di pengadilan. Namun, ada beberapa catatan penting yang berpengaruh terhadap proses pencapaian keadilan, seperti proses penetapan tersangka, penerapan pasal yang disangkakan, didakwakan dan dituntutkan oleh para lembaga penegak hukum kepada Asri Hadiyanto, alasan tidak dilakukannya penahanan pada tahap penyidikan, perampasan hasil pungutan liar oleh negara, dan perlindungan terhadap korban yang belum diperhatikan secara maksimal oleh berbagai pihak. Dengan adanya beberapa catatan tersebut memunculkan konklusi akhir bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap kasus tindak pidana korupsi PTSL di Kabupaten Situbondo belum memenuhi unsur keadilan karena lembaga yang terkait belum memberikan restitusi kepada korban yakni warga Desa Kedunglo. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Keadilan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.
Uncontrolled Keywords: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Keadilan.
Subjects: Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Sugeng Hariyanto, SIP (sugeng.hariyanto@uin-suka.ac.id)
Date Deposited: 12 Mar 2020 08:35
Last Modified: 12 Mar 2020 08:36
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36174

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum