TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK REPRODUKSI TENAGA KERJA WANITA (STUDI PASAL 81 UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN)

ARINI RUSYDAH, NIM. 01381108 (2005) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK REPRODUKSI TENAGA KERJA WANITA (STUDI PASAL 81 UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK REPRODUKSI TENAGA KERJA WANITA (STUDI PASAL 81 UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN)) BAB I,V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK REPRODUKSI TENAGA KERJA WANITA (STUDI PASAL 81 UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN)) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Hak reproduksi adalah hak yang harus dijamin pemenuhannya di dalam fungsi reproduksi. Salah satu hak reproduksi bagi tenaga kerja wanita adalah hak cuti haid . Hukum menjamin dan melindunginya sebagai hak asasi manusia. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur masalah cuti haid dalam Pasal 81. Ayat (1) telah jelas menyebutkan bahwa cuti haid diberikan selama dua hari jika pekerja wanita merasakan sakit dan memberitahuk.an keadaannya kepada pengusaha. Namun ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan cuti haid diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Kajian mengenai pasal 81 ayat ( 1) dan (2) terscbut mcrupakan tenomcna yang menarik, mengingat persoalan mengenai tenaga kerja wanita seakan tak pemah usai. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap upaya perlindungan hukum terhadap hak reproduksi tenaga kerja wanita yang terdapat dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pandangan hukum Islam terhadap upaya tersebut. Di dalam analisis data, digunakan cara berpikir induktiC yaitu menyimpulkan maksud dan tujuan perlindungan hak reproduksi bagi tcnaga ke ja wanita yang terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 81, jika dilihat dari sudut pandang Hukum Islam. Juga digunakan metode deduktiC yaitu mcmahami maksud al-Qur'an dan hadis dalam memberikan hak cuti reproduksi. Sedangkan pendekatannya adalah yuridis-normatif, yaitu melihat aturan Pasal 81 Undang­ undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menggunakan prinsip­ prinsip atau kaidah yang ada di dalam Hukum Islam. Berdasarkan metode tersebut, terungkap bahwa Pasal 81 ayat ( 1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan yang mengatur masalah pemberian cuti haid telah sesuai dengan huk:um Islam, mengingat pentingnya kesehatan dan keselamatan keija bagi tenaga kelja wanita. Selain itu, cuti haid adalah salah satu hak asasi manusia. Namun, ayat (2) pasal tersebut, yang menerangkan bahwa ketentuan cuti haid diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, justru memungkinkan terjadinya eksploitasi terhadap pekerja wanita, jika pengusaha tidak mendengarkan aspirasi pekerja wanita atau menyesuaikan dengan ketentuan dalam ayat ( 1).

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item