PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI KALANGAN MASYARAKAT MUSLIM: KAJIAN PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN

TUTI NINGRUM, NIM. 1620310120 (2019) PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI KALANGAN MASYARAKAT MUSLIM: KAJIAN PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI KALANGAN MASYARAKAT MUSLIM: KAJIAN PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN) 1620310120_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (21MB) | Preview
	Text (PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI KALANGAN MASYARAKAT MUSLIM: KAJIAN PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN) 1620310120_BAB-II_sampai_SEBELUM -BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (12MB)

Abstract

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu segala perkara hukum diatur di Pengadilan. Pengadilan Negeri (PN) memiliki kewenanga untuk menangani perkara hukum masyarakat pada umumnya, sedangkan Pengadilan Agama (PA) khusus menangani perkara hukum perdata Masyarakat Muslim. Hal tersebut diatur dalam Undang- Undang RI Nomor 3 tahun 2006 Pada pasal 49 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara perkawinan yang di dalamnya terdapat tentang penetapan permohonan pengangkatan anak dengan hukum Islam. Dengan demikian, pengangkatan anak yang dilakukan oleh Masyarakat Muslim menjadi kewenangan absolut PA, sedangkan pengangkatan anak oleh warga non muslim menjadi kewenangan absolut PN. Namun demikian, realitasnya pengangkatan anak oleh Masyarakat Muslim lebih banyak dilakukan di PN dari pada di PA. Oleh karena itu, hal ini menarik untuk dikaji dengan melihat bagaimana Praktik pengangkatan anak di kalangan masyarakat Muslim Sleman. Apakah praktik pengangkatan anak di kalangan masyarakat muslim Sleman sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada? Mengapa Masyarakat Muslim Sleman masih mengajukan permohonan pengangkatan anak di PN. Jenis penelitian yang peneliti lakukan ialah penelitian lapangan (Field research). Karena penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, terkait dengan pengangkatan anak di PA dan PN. Keuntungan yang didapat dalam penelitian ini yaitu dapat berinteraksi langsung dengan hakim, yang mana hakim mempunyai kewenangan untuk memutus Kasus permohonan Pengangkatan Anak dan para pemohon. Kemudian pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum. Data-data primer yaitu salinan putusan pengangkatan anak dari PA dan PN Sleman dan wawancara dengan para hakim dan pemohon yang mengajukan permohonan pengangkatan anak di PA dan PN Sleman, sedangkan data skunder di dapat melalui buku, salinan putusan perkara, artikel, jurnal, tesis, skripsi dan halhal lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari beberapa isu di atas menemukan bahwa; (1) Praktik pengangkatan anak di kalangan masyarakat muslim Sleman tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak. Hal tersebut diatur dalam npasal 13 poin 7 yang menjelaskan bahwa salah satu syarat Calon Orang Tua Angkat (COTA) belum memiliki anak atau baru memiliki satu orang anak. Sedangkan di PA Sleman, Peneliti menemukan bahwa COTA memiliki dua orang anak laki-laki. Hal tersebut jelas bertentangan dengan aturan pelaksanaan anak yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. (2) kecenderungan masyarakat muslim mengajukan permohonan ke PN. Beberapa yang menjadi faktor masyarakat Muslim memilih PN, a. Ketidaktahuan Kewenangan PA, b. Demi kejelasan hukum dalam kewarisan

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item