ANALISIS UU NO. 7 TAHUN 2017 PASAL 169 TENTANG SYARAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

AWI EKO CAHYOSAPUTRO, NIM. 14370026 (2019) ANALISIS UU NO. 7 TAHUN 2017 PASAL 169 TENTANG SYARAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (ANALISIS UU NO. 7 TAHUN 2017 PASAL 169 TENTANG SYARAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH) 14370026_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (ANALISIS UU NO. 7 TAHUN 2017 PASAL 169 TENTANG SYARAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH) 14370026_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Indonesia merupakan suatu negara yang sistem pemerintahannya yaitu sistem Presidensial dalam menjalankan roda pemerintahannya ini, menggunakan sistem pemilihan presiden untuk mendapatkan kepala Negaranya yang dipilih oleh rakyat. Suatu negara tidak dapat berdiri tanpa seorang pemimipin yang dapat melindungi seluruh rakyatnya dari masalah dan bahaya baik yang timbul dari dalam negeri maupun luar negeri. Menggangkat seorang kepala negara yang akan mengelola negara,dan mengurus segala permasalahan negara sangat urgen dilakukan. Syarat calon kepala negara merupakan suatu masalah yang sangat penting dalam menentukan masa depan bangsa, hal tersebut menjadi salah satu kebutuhan yang harus ada pada setiap masa. Begitu juga dengan perubahan masyarakat yang membawa pada segala hal kehidupan termasuk dalam hal kepemimpinan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk mencermati dan menganalisis urgensi undang-undang tersebut. Selain itu penelitian ini juga akan menggunakan teori al-Mawardi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur dari penelitian sebelumnya. Kemudian menjelaskan objek kajian yang terdapat dalam literature. Sebagai sumber data primer, dan dengan menggunakan sumber buku, jurnal, naskah maupun artikel yang terkait sebagai data sekunder. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan dan disimpulkan bahwa Sebelum diamandemen syarat calon Presiden dan Wakil Presiden dalam UU No. 7 Tahun 2017 (pasal 169) ada beberapa butir yang tidak sesuai dengan teori al-Mawardi. Karena dapat dilihat pada undang-undang yang mengatur syarat calon Presiden dan Wakil Presiden. 1). Berpendidikan plin rendah tamah sekolah menengah atas (SMA). 2). Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun. 3). Belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama dua (2) kali dalam jabata sama. Untuk di terapkan di zaman modern yang sekarang ini, khususnya di indonesia, mayoritas penduduknya beragama islam, dan teori al-Mawardi cocok untuk negara indonesia dalam menentukan pemimpin.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item