PUTUSAN MK NOMOR 30/PUU-XVI/2018 TENTANG CALON ANGGOTA DPD PERSPEKTIF MASLAHAH

KHOIRUL AZIS, NIM. 14370054 (2019) PUTUSAN MK NOMOR 30/PUU-XVI/2018 TENTANG CALON ANGGOTA DPD PERSPEKTIF MASLAHAH. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (PUTUSAN MK NOMOR 30/PUU-XVI/2018 TENTANG CALON ANGGOTA DPD PERSPEKTIF MASLAHAH) 14370054_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (7MB) | Preview
	Text (PUTUSAN MK NOMOR 30/PUU-XVI/2018 TENTANG CALON ANGGOTA DPD PERSPEKTIF MASLAHAH) 14370054_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Tentang Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tinjauan Maslahah Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang lebih fokus persyaratan sebagai anggota DPD yang diatur pada pasal 182 Huruf l UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana Dampak yang terjadi setelah putusan ini muncul pada pemilu serentak 2019 serta menjawab bagaiamana pandangan Maslahah tentang Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018. Jenis penilitian ini termasuk penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan Undang-Undang (statute approuch), dan pendekatan kasus (cuse approuch). Sumber data primer penelitian meliputi peraturan perundang-undangan hukum islam yang paling tinggi, yaitu Al-Qur’an dan Hadist, UUD 1945, Undang-Undang dan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi. Sumber data sekunder meliputi teks hukum berupa buku, jurnal, maupun doktrin hukum yang mampu dijadikan alat untuk mendukung penelitian ini. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualititatif dengan metode pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan dampak-dampak yang terjadi setelah putusan tersebut muncul yaitu berdampak langsung terhadap calon anggota DPD dan Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya juga berdampak bagi pemerintahan yaitu terjadinya distorsi politik berupa lahirnya perwakilan ganda (doble representation) jika anggota DPD dimungkinkan berasal dari pengurus partai politik dan juga adanya pengurus partai politik sebagai Anggota Dewan Perwakilan daerah telah merubah tujuan dari pembentukan lembaga tersebut. Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik mengacu pada metode Maslahah Musralah yakni mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudlaratan, dan sifatnya umum, bukan bersifat perseorang.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item