PENAFSIRAN PASAL 182 HURUF (I) UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH

LALU JUNAIDI, SH., NIM. 17203010015 (2019) PENAFSIRAN PASAL 182 HURUF (I) UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH. Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text (PENAFSIRAN PASAL 182 HURUF (I) UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH) 17203010015_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (17MB) | Preview
	Text (PENAFSIRAN PASAL 182 HURUF (I) UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH) 17203010015_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini dilatrbelakangi oleh adanya putusan Mahakamah Konstitusi yang merupakan hasil penafsiran Pasal 182 Huruf (i) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pada pasal tersebut memuat aturan yang mensyaratkan untuk setiap calon anggota DPD tidak boleh merangkap menjadi pekerja yang sumber keuangannya bersumber dari negara dan “pekerjaan lain” yang mengakibatkan adanya konflik kepentingan dengan peran dan fungsi dari anggota DPD sesuai dengan ketentuan undangundang. Mahkamah Konstitusi memberikan tafsiran, bahwa Pasal 182 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mencakup pula untuk anggota partai politik. Oleh karena itu setiap calon anggota DPD tidak boleh merangkap menjadi pengurus naggota partai politik. Fokus kajian dalam tesis ini adalah Pertama, Bagaimana pertimbangan mahkamah konstitusi dalam menafsirkan Pasal 182 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kedua, bagaiamana tinjauan siyasah sayr’iyah tentang pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan Pasal 182 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian pustakan (library research) dan sifat penelitiannya adalah deskrifti-analitik, Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan frase “pekrjaan lain” pada Pasal 182 Huruf (i) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk mencegah adanya intervensi partai politik yang akan mengakibatkan adanya benturan dengan peran dan tugas DPD. Karena jika pengurus partai politik bisa menjadi anggota DPD, maka akan berpotensi akan lebih mementingkan kepenting platform partai daripada kepentingan daerah sebagai yang diamanahkan oleh kontstitusi. Pertimbangan mahkamah konstitusi ini sejalan dengan “asas kekuasaan adalah amanah” dalam siyasah syar’iyah. Dalam asas ini, ditegaskan bahwa suatu jabatan harus diberikan kepada orang yang mampu dan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas sebagaimana yang diamanahkan kepadanya. Dalam arti tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya harus diutamakan daripada kepentingan pribadi atau kelompoknya. Dengan demikian setiap jabatan kekuasaan harus diserahkan kepada orang yang mampu bertanggung jawab dan amanah. Kata kunci: Penafsiran, Pasal 182 Huruf (i), Perspektif Siyasah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item