TINJAUAN SIȲĀSAH DUSTURIYYAH DAN GOOD GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI PASAL 69 AYAT (1) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 28 TAHUN 2018 DI KOTA SALATIGA

IRINNA IKA WULANDARI, S.Sy., NIM.17203011022 (2019) TINJAUAN SIȲĀSAH DUSTURIYYAH DAN GOOD GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI PASAL 69 AYAT (1) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 28 TAHUN 2018 DI KOTA SALATIGA. Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text (TINJAUAN SIȲĀSAH DUSTURIYYAH DAN GOOD GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI PASAL 69 AYAT (1) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 28 TAHUN 2018 DI KOTA SALATIGA) 17203011022_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (15MB) | Preview
	Text (TINJAUAN SIȲĀSAH DUSTURIYYAH DAN GOOD GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI PASAL 69 AYAT (1) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 28 TAHUN 2018 DI KOTA SALATIGA) 17203011022_BAB II_BAB III_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Tujuan Pemilu adalah untuk menghasilkan pemimpin yang terbaik, berintegritas dan bertanggung jawab. Sehingga untuk dapat mencapai tujuan tersebut, pemilu harus didukung oleh beberapa komponen yang meliputi penyelenggara, peserta dan juga proses yang berintegritas. Salah satu proses pemilu dapat dilihat pada pelaksanaan kegiatan kampanye. Aturan tentang kampanye di dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu maupun di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sudah jelas. Akan tetapi, pelanggaran masih sering terjadi. Salatiga merupakan suatu kota kecil dengan penduduk yang relatif sedikit, dan juga dikenal dengan kota toleransinya. Penduduk di Salatiga tidak hanya berasal dari suku Jawa, akan tetapi ada suku Papua, suku Ambon yang menetap dan tinggal di Salatiga sekaligus menjadi penduduk kota Salatiga. Bagaimanakah kemudian kondisi kampanye Pemilihan Umum 2019 di kota Salatiga? Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan dengan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu mencari suatu gambaran atau menggambarkan pengamatan secara langsung dan melihat realitas. Metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara, observasi,dan dokumentasi yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Peserta pemilu calon anggota legislatif (Caleg), anggota partai politik, Tim sukses partai, dan masyarakat di Kota Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pasal 69 ayat (1) nomor 28 tahun 2018 terhadap kampanye pemilihan umum 2019 di Kota Salatiga belum sepenuhnya terimplementasi dalam pemilihan umum tahun 2019 ini, khususnya terkait larangan-larangan dalam kampanye, karena didalam kampanye Kota Salatiga pada tahun 2019 ini Bawaslu Kota Salatiga masih banyak menemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Adapun relevansi dari adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terhadap Good Governance dan Siȳāsah Dusturiyyah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagai suatu peraturan dari adanya UU pemilu yang di dalamnya telah mengatur berbagai ketentuan mengenai peraturan komisi pemilihan umum, yang salah satunya mengatur tentang larangan-larangan pemilu bagi semua peserta, pelaksana, dan tim kampanye pemilu dalam rangka untuk menciptakan pemerintahan yang baik /Good Governance, sehingga terciptanya proses pemilu yang harmonis, transparan, dan bersih, sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam Islam seorang pemimpin sudah seharusnya memiliki perilku atau etika politik yang mencerminkan akhlakul karimah. Etika dalam Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk serta menetapkan bahwa sumber moral, ukuran baik dan buruknya perbuatan didasarkan pada ajaran Allah SWT, Al Qur’ān dan sunnah. Kata Kunci: Implementasi, Siȳāsah Dusturiyyah, Good Governance, PKPU, Pemilihan Umum, Kota Salatiga.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item