SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (OBLIGASI SYARIAH) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

YANWAR MAULANA - NIM 02.38.1372, (2010) SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (OBLIGASI SYARIAH) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (OBLIGASI SYARIAH) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA) BAB I,V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (553kB) | Preview
	Text (SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (OBLIGASI SYARIAH) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA) BAB II,III,IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (221kB)

Abstract

Semenjak ada konvergensi pendapat bahwa bunga adalah riba, maka obligasi konvensional yang mempunyai komponen bunga keluar dari daftar investasi halal. Oleh karena itu dimunculkan alternatif yang sesuai dengan prinsip syari'ah, yaitu obligasi syari'ah atau sukuk. Obligasi syari'ah pada dasarnya hampir sama dengan obligasi konvensional, perbedaannya terletak pada penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (underlaying transaction) berupa sejumlah asset tertentu yang menjadi dasar penerbitan obligasi syari'ah, juga karena adanya perjanjian antara para pihak yang berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Pengenalan obligasi syariah (sukuk) dalam pembiayaan Islam adalah suatu manfaat yang besar. Banyak proyek dalam sektor swasta dan publik telah di fasilitasi dengan pembiayaan sukuk. Sukuk mempunyai potensi yang besar untuk memajukan risk sharing (pemikulan resiko bersama). Dengan demikian, meningkatkan mobilisasi tabungan, investasi, dan memacu pertumbuhan menuju ke peningkatan kesejahteraan. Tujuan dari penyusunan ini adalah bagaimana menggali cara-cara yang mungkin menjauhkan sukuk dari instrumen-instrumen hutang yang berbasis pemindahan resiko yang meningkatkan ketidakadilan dan menyebabkan ketidakstabilan yang pada akhirnya menurunkan kesejahteraan. Meskipun begitu, di kalangan masyarakat belum banyak yang faham tentang keberadaannya apalagi sistem yang digunakannya. Hal tersebut tidak lepas dari ruang sosialisasi obligasi syariah yang dikondisikan hanya terbatas oleh para pemodal yang memiliki dana lebih dari cukup. Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana penjabaran Surat Berharga Syariah Negara (Obligasi Syariah) dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara dan apakah sudah sesuai dengan syariah Islam? Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis induktif. Yaitu metode ini dimaksudkan untuk memperoleh pengertian-pengertian yang utuh tentang pemahaman tema yang akan diteliti yakni dengan mengangkat data dan fakta khusus serta peristiwa-peristiwa hukum yang bersifat kongkrit seputar Surat Berharga Syariah Negara, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap jawaban dari pertanyaan seputar permasalahan penjabaran Surat Berharga Syariah Negara tersebut. Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu: Konsep Surat Berharga Syariah Negara (Obligasi Syariah) dalam Undangundang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara menurut hukum Islam telah sesuai dengan konsep akad yang digunakan yaitu akad mudarabah, musyarakah, ijarah, istisna, murabahah dan salam. Sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan akad obligasi syariah pada perdagangan pasar modal yang ada di Indonesia.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item