Mimin Ayu Trisnawati, NIM. 15120060 (2019) KIPRAH POLITIK K.H. A. WARSON MUNAWWIR DI YOGYAKARTA TAHUN 1973-2009 M. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.
|
Text (KIPRAH POLITIK K.H. A. WARSON MUNAWWIR DI YOGYAKARTA TAHUN 1973-2009 M.)
15120060_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (8MB) | Preview |
|
![]() |
Text (KIPRAH POLITIK K.H. A. WARSON MUNAWWIR DI YOGYAKARTA TAHUN 1973-2009 M.)
15120060_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
Pada masa Orde Baru (Orba), banyak kebijakan pemerintah yang dianggap meminggirkan politik Islam. Pemerintah melarang kembalinya Masyumi sebagai partai politik. Selain itu, rezim Orba juga melakukan penyederhanaan partai-partai politik Islam dengan sistem fusi partai yang terdiri dari Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Tarbiyah Islam (Perti) menjadi satu partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di tahun 1973. Agar dapat menyuarakan aspirasi umat Islam, salah satu cara yang harus ditempuh oleh kiai adalah dengan terlibat aktif dalam politik praktis. Hal tersebut juga dilakukan oleh K.H. A. Warson Munawwir dalam menjawab problematika yang diakibatkan oleh aktifitas politik di Indonesia. Pembahasan dalam penelitian ini adalah kiprah politik K.H. A. Warson Munawwir, hal-hal yang melatarbelakangi kiprah dan kontribusinya dalam perpolitikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi ini menggunakan pendekatan biografi dan politik. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan analisa terhadap kiprah politik K.H. A. Warson Munawwir. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori behavioral Robert F. Bekhofer. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode historis. Metode historis terdiri dari pengumpulan data, verifikasi sumber, penafsiran dan penulisan sejarah. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kiprah politik K.H. Warson pada tahun 1973-2009, memberikan cukup kontribusi bagi perpolitikan yang ia geluti. Ketika menjabat menjadi anggota DPRD DIY periode 1977-1982, K.H. Warson memberikan nuansa Islami di pemerintahan Provinsi Yogyakarta, seperti membiasakan mengucapkan salam, penggunaan kalimat tahmid dan shalawat dalam berpidato. Saat menjadi Ketua Dewan Syura PKB, K.H. Warson selalu mengedepankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan bahkan ia mampu menjembatani apabila ada perbedaan pendapat dalam partai tanpa mengecewakan salah satu pihak. K.H. Warson sering mengadakan pengajian dan diskusi bersama anggota partai ke beberapa kiai. Hal ini dilakukan untuk selalu mengingatkan anggota PKB bahwa politik merupakan media untuk berjuang bukan untuk memperoleh jabatan dan kekuasaan semata. K.H. Warson berperan besar dalam menghantar berdiri dan tegaknya PKNU. Sebagai Ketua Dewan Syura PKNU, K.H. Warson berusaha agar visi dan misi pendirian PKNU benar-benar direalisasikan. Jalannya PKNU harus berdasarkan bimbingan dan arahan para kiai yang telah diakui intregitas moral dan keilmuannya. Terakomodasinya aspirasi para ulama dalam pengambilan keputusan partai menjadi tujuan yang ingin ia capai. Kata Kunci: K.H. A. Warson, Kiprah, Politik.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Siti Maimunah S. Ag., M. Hum. |
Uncontrolled Keywords: | K.H. A. Warson, Kiprah, Politik. |
Subjects: | Sejarah Peradaban / Kebudayaan Islam Biografi Tokoh Politik Budaya |
Divisions: | Fakultas Adab dan Ilmu Budaya > Sejarah Kebudayaan Islam (S1) |
Depositing User: | Sugeng Hariyanto, SIP (sugeng.hariyanto@uin-suka.ac.id) |
Date Deposited: | 09 Jul 2020 08:10 |
Last Modified: | 09 Jul 2020 08:10 |
URI: | http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38065 |
Share this knowledge with your friends :
Actions (login required)
![]() |
View Item |