PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP PRESPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE (KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)

MOH. SUKHRON KHASANY, NIM 15340053 (2019) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP PRESPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE (KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text (PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP PRESPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE (KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)) 15340053_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP PRESPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE (KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)) 15340053_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Dewasa ini salah satu bentuk kejahatan korporasi yang sangat menjadi perhatian karena perkembanganya yang terus meningkat adalah bentuk kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup. Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dapat menimbulkan dampak atau korban yang begitu besar dan kompleks. Viktimasi yang dapat ditimbulkan menimpa baik perorangan atau kolektif, bahkan masyarakat luas, yang meliputi kerugian di bidang materi, kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa, maupun kerugian di bidang sosial. Pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). UUPPL sendiri diundangkan dengan tujuan menyempurnakan undang-undang sebelumnya dengan diaturnya mengenai pertanggungjawaban pidana dan pelindungan hukum terhadap korban. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban adalah dengan diterapkannya aturan mengenai ganti kerugian sebagai upaya pemuliahan hubungan antara pelaku dan korban. Dalam Konsep restorative justice pertanggungjawaban berorientasi terahadap pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Berdasarkan uraian tersebut penulis ingin mengkaji bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam UUPPLH prespektif restorative justice. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library reserch) yang menitik beratkan pada kajian literatur dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis (sinkronisasi). Kerangka teori yang penulis gunakan sebagai alat bedah dalam penelitian adalah tori pertanggungjawaban pidana korporasi dan teori restorative justice. Sementara data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan primer, yakni UU No. 32 Tahun 2009, bahan sekunder, yakni buku-buku (textbook), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana, kasus-kasus hukum, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan topik penelitian. Sehingga, analisi data yang diperoleh dari penelitian ini ialah analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, dengan merujuk pada teori pertanggungjawaban pidana korporasi dan restorative justice. Penulis mendapat kesimpulan, bahwa dalam UUPPLH, pertanggungjawabn pidana korporasi di bidang lingkungan hidup menggunakan asas strict liability dan vicarios liability. Akan tetapi bentuk pertanggungjawaban terhadap korban kejahatan lingkungan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap korban belum sepenuhnya sesuai denga prinsip restorative justice. Kata kunci: Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Restorative Justice

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item