POLITIK HUKUM KESEHATAN (STUDI ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SANGGAU NOMOR 111/PID.SUS/2017/PN SAG) KALIMANTAN BARAT

VIRKLY PARDOSI, NIM. 11340070 (2019) POLITIK HUKUM KESEHATAN (STUDI ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SANGGAU NOMOR 111/PID.SUS/2017/PN SAG) KALIMANTAN BARAT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (POLITIK HUKUM KESEHATAN (STUDI ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SANGGAU NOMOR 111/PID.SUS/2017/PN SAG) KALIMANTAN BARAT) 11340070- BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (26MB) | Preview
	Text (POLITIK HUKUM KESEHATAN (STUDI ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SANGGAU NOMOR 111/PID.SUS/2017/PN SAG) KALIMANTAN BARAT) 11340070- BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan hakim terhadap terdakwa Fidelis Arie dalam politik hukum kesehatan atas putusan pengadilan negeri sanggau No. 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG Kalimantan Barat. Sebagaimana dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dalam peraturan pasal tersebut masalah mengenai kepemilikan batang ganja dan ancaman hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara. Terkait tentang narkotika jenis ganja, ganja merupakan jenis narkotika golongan 1, jenis narkotika yang hingga kini menuai kontroversi. Ganja dianggap sebagai tanaman yang mengandung zat adiktif dan dapat menimbulkan efek euphoria berlebihan. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Dokumen Literer. Jenis penelitian Dokumen Literer merupakan proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan. Karena fokus dalam penelitian ini adalah untuk menelaah norma-norma atau aturan yang berlaku dan pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terkait kepemilikan ganja, sehingga norma hukum adalah objek penelitian yang utama. Penulis berpendapat apa yang dilakukan Fidelis semata–mata dikarenakan rasa cinta Fidelis kepada sang istri untuk menyembuhkan istrinya. Ia tidak terbukti memperjual-belikannya maupun mengonsumsi untuk diri sendiri. Bahkan apa yang dilakukan oleh Fidelis dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang didorong oleh karena adanya daya paksa karena adanya keadaan darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Ia didorong oleh paksaan psikis dari luar yang sedemikian kuatnya, sehingga ia melakukan perbuatan yang sebenarnya tak ingin ia lakukan. Selain itu penulis berpendapat bahwa putusan hakim tidak sesuai dengan semangat cita-cita politik hukum kesehatan di Inonesia. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 25 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan atas pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan. Dan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan iii manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Maka seharusnya tidak dipidana penjara, melainkan mendapatkan putusan lepas.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item