SANKSI PIDANA KORUPSI MEMPERDAGANGKAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

H. SHAHIBUL KAROM, 15360049 (2019) SANKSI PIDANA KORUPSI MEMPERDAGANGKAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text (SANKSI PIDANA KORUPSI MEMPERDAGANGKAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM) 15360049 BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA .pdf - Published Version Download (8MB) | Preview
	Text (SANKSI PIDANA KORUPSI MEMPERDAGANGKAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM) 15360049 BAB II, III, IV .pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Fenomena korupsi yang terjadi di zaman kontemporer ini mengalami perkembangan yang begitu pesat baik dari segi modus maupun actor, sehingga sulit dibantah bahwa penegak hukum semakin kesulitan untuk memberikan sanksi kepada perbuatan yang dapat dikatagorikan sebagai sebuah tindak pidana korupsi, salah satu contohnya adalah memperdagangkan pengaruh trading in influenc. Pembahasan mengenai trading in influence sudah dilakukan sejak tahun 1993 dalam Ceo Convention. Saat ini ada 43 negara yang meratifikasi Ceo Convention khususnya mengenai trading in influence dan Indonesia merupakan salah satu negara yang turut meratifikasi The United Nations Conventions Against Corruptions (UNCAC) pada tanggal 19 September 2006. Ternyata Indonesia masih belum merumuskan trading in influence pada Undang-undang tindak pidana korupsi. Dalam hukum pidana positif Indonesia trading in influence masih termasuk dengan tindak pidana suap, sedangkang hukum pidana Islam trading in influence disebut dengan riyswah. Yang menjadi titik fokus di sini adalah apa saja kriteria dan sanksi memperdagangkan pengaruh trading in influence suap menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Penelitian ini membahas kriteria dan sanksi pidana korupsi memperdagangkan pengaruh trading in influence yakni suap dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan mengkaji dan menelusuri serta mendeskripsikan masalah yang terkait melalui literatur-literatur dan sumber-sumber yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, di mana metode yang dipakai berupa analisis komparasi, yaitu dengan membandingkan persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut. Berdasarkan kajian dan analisis yang penulis lakukan terkait persoalan kriteria dan sanksi pidana keorupsi memperdagangkan pengaruh trading in influence menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, yaitu persamaan kriteria kedua sistem hukum tersebut, sama-sama meliputi pada subjek atau perorangan tindak pidana trading in influence suap, sementara perbedaan dari kriteria, yaitu dalam hukum positifnya ketentuan kriteria sudah sangat jelas tindak pidana trading in influence suap dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi, sedangkan dalam hukum pidana Islam lebih indentik dengan individu. Terkait persamaan dari segi sanksi yaitu apabila melakukan tindak pidana trading in influence suap, maka kedua sistem hukum tersebut sama-sama memberikan sanksi, sementara kedua sistem hukum tersebut terdapat perbedaan yaitu dasar hukum pidana Islam bersumber pada al-Qur’ān dan al-Hadis yang sifatnya kekal tidak dapat berubah sampai kapanpun, sedangkan dasar hukum pidana positifnya dibuat oleh anggota dewan kemudian disahkan oleh Presiden dan sifatnya elastis, dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Penetapan sanksi dalam hukum pidana positifnya sudah sangat jelas dan tegas yang tercantum dalam UU TIPIKOR, sedangkan dalam hukum pidana Islamnya penetapan sanksi ditentukan oleh hakim, karena tindak pidana trading in influence suap termasuk dalam jarῑmah ta’zῑ

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item