PROBLEMATIKA PENERAPAN UNDANG UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA

MOH. KUSNADI, NIM : 1520310073 (2019) PROBLEMATIKA PENERAPAN UNDANG UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA. Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text (PROBLEMATIKA PENERAPAN UNDANG UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA) 1520310073 BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA .pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PROBLEMATIKA PENERAPAN UNDANG UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA) 1520310073 BAB II, III .pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

esis ini bertujuan untuk mengatasi problematika dan kontroversi yang dihadapi oleh UU Jaminan Produk Halal dan memberikan proses transisi sebelum rezim UU Jaminan Produk Halal dan setelah berlakunya UU Jaminan Produk Halal. Tesis ini juga melihat kesiapan dan efektivitas serta metode penentuan kehalalan suatu produk yang dilakukan berdasarkan UU Jaminan Produk Halal ketika saatnya tiba bahwa UU Jaminan Produk Halal ini akan sepenuhnya dilaksanakan pada 17 oktober 2019. Tesis ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif induktif dan menggunakan tinjauan pustaka sebagai pengumpulan data. Teori yang digunakan adalah teori halal haram menurut beberapa ulama fiqih dan teori efektivitas sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mengawasi efektivitas dari tiga kriteria yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Hasil dari tesis ini menunjukkan bahwa UU Halal memiliki banyak masalah sebelum diterapkan sepenuhnya pada oktober 2019. Pertama, struktur UU ini belum siap dengan masih kurangnya aturan penunjang untuk menjalani sistem proses halal. Kedua, substansi UU Jaminan Produk Halal itu memberatkan dan agak membebani dan tidak lengkap karena ada banyak peraturan pendukung yang belum disahkan. Selain itu, hasilnya juga menunjukkan bagaimana Halal Act belum tersistem dengan baik untuk menentukan kehalalan suatu produk. Pada kenyataannya sampai saat ini ketika UU Jaminan Produk Halal sudah memasuki lima tahun masih menggunakan metode yang sama sebelum diberlakukannya UU Halal yang mengandalkan Majelis Fatwa MUI.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item