DISKRESI MENKUMHAM DALAM PEMBERIAN STATUS KEWARGANEGARAAN TERHADAP ARCHANDRA TAHAR PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI’AH

SUDARTI,, NIM. 18203010065 (2020) DISKRESI MENKUMHAM DALAM PEMBERIAN STATUS KEWARGANEGARAAN TERHADAP ARCHANDRA TAHAR PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI’AH. Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (DISKRESI MENKUMHAM DALAM PEMBERIAN STATUS KEWARGANEGARAAN TERHADAP ARCHANDRA TAHAR PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI’AH) 18203010065_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (6MB) | Preview
	Text (DISKRESI MENKUMHAM DALAM PEMBERIAN STATUS KEWARGANEGARAAN TERHADAP ARCHANDRA TAHAR PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI’AH) 18203010065_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Diskresi yang dikeluarkan oleh Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat karena dinilai bertentangan dengan peraturan perundangundangan kewarganegaraan Indonesia. Menkumham memberikan status kewarganegaraan kepada Archandra Tahar yang berstatus sebagai stateless dengan alasan untuk memberikan perlindungan maksimum, namun diskresi tersebut justru tidak mengindahkan ketentuan perundang-undangan sebagai payung hukum bagi penyelenggara negara dalam mengambil keputusan. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah terkait dengan legalitas diskresi Menkumham dalam pemberian status kewarganegaraan terhadap Archandra Tahar menurut siya>sah dustūriyyah, relevansi diskresi Menkumham dalam pemberian status kewarganegaraan terhadap Archandra Tahar dengan prinsip siya>sah tanfi>żiyah, dan apakah diskresi Menkumham dalam pemberian status kewarganegaraan terhadap Archandra Tahar sejalan dengan maqa>s{id asysyari>’ ah. Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian pustaka (library research). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan filosofis. Bahan hukum yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier yang berupa peraturan perundangundangan, buku teks, jurnal hukum, dan lainnya. Metode analisa yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan teori maqa>s{id asy-syari>’ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diskresi Menkumham dalam Surat Keputusan (SK) Menkumham bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar telah melanggar prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan dan persamaan, serta prinsip kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan, sehingga dapat dibatalkan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki hak untuk mengeluarkan diskresi dalam pemberian status kewarganegaraan kepada Archandra Tahar adalah Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau imamah, bukan Menteri atau wazi>r, sehingga diskresi Menkumham melalui Surat Keputusan (SK) Menkumham bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar adalah tidak sesuai dengan ketentuan dalam siya>sah tanfi>żiyah. Surat Keputusan (SK) Menkumham bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar termasuk dalam maqa>s{id al- ḥajiyyāt karena tidak akan mengganggu eksistensi dari pemeliharaan jiwa Archandra Tahar secara langsung meskipun diskresi tersebut tidak dikeluarkan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item