PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PRAKTEK GADAI SWASTA DI YOGYAKARTA TAHUN 2019

RIANTAMA YOLAN NUR WAHIDA, NIM. 15340105 (2020) PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PRAKTEK GADAI SWASTA DI YOGYAKARTA TAHUN 2019. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PRAKTEK GADAI SWASTA DI YOGYAKARTA TAHUN 2019) 15340105_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA_ LAMPIRAN_CV.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PRAKTEK GADAI SWASTA DI YOGYAKARTA TAHUN 2019) 15340105_BAB II_III_IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dalam upaya perlindungan hukum atau payung hukum terhadap penerima gadai dengan lembaga pergadaian swasta di Yogyakarta dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap praktek gadai swasta di Yogyakarta taahun 2019. Jenis penelitian ini adalah field research. Sifat penelitian bersifat deskriptif-analisis. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Data primer berupa hasil observasi dan wawancara dan data sekunder berupa perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan metode analisis-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya perlindungan hukum Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerima gadai dari lembaga pergadaian swasta di Yogyakarta adalah membuat mekanisme pengaduan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang meliputi sektor perbankan, pasar modal, dan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.Upaya perlindungan hukum Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerima gadai bersifat administratitf karena Otoritas Jasa Keuanga hanya sebatas melakukan pemeriksanaan dan pengawasan terhadap masalah yang dialami oleh pihak pergadian swasta. Otoritas Jasa Keuanga tidak memiliki tanggung jawab terhadap barang jaminan yang rusak karena tanggung jawab sepenuhnya ada pada perusahaan. Prosentase nominal penggantian terhadap barang yang rusak atau hilang wajib diberikan sepenuhnya atau 100% sesuai dengan taksiran barang jaminan yang masuk pada awal masuk di perusahaan pergadaian tersebut. Bagian-bagian dari Otoritas Jasa Keuanga yang membidangi penanganan kasus barang yang rusak pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah IKNB (Industri Keuangan Non Bank) yang menerima pengaduan dari EPK (Edukasi dan Perlindungan Konsumen).

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item