PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN MENGGUNAKAN MEDIASI (STUDI KASUS ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT MELAYU

MEUTIAH FARADISA, NIM. 16340013 (2020) PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN MENGGUNAKAN MEDIASI (STUDI KASUS ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT MELAYU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN MENGGUNAKAN MEDIASI (STUDI KASUS ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT MELAYU) 16340013_BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN MENGGUNAKAN MEDIASI (STUDI KASUS ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT MELAYU) 16340013_BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Hierarki penguasaan atas tanah terbagi atas hak bangsa Indonesia atas tanah, hak menguasai negara atas tanah, hak ulayat masyarakat adat, dan hak perseorangan atas tanah. Pengakuan atas hak ulayat masyarakat adat tercantum pada Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 18B, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 3, dan peraturan-peraturan dibawahnya sebagai pelaksana dari UUD 1945 serta UUPA. Kebutuhan atas tanah yang terus bertambah dan tidak diikuti dengan kenaikan luas tanah di bumi menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Konflik lahan yang sering muncul adalah ketika terjadinya tumpang tindih kepemilikan atau penguasaan atas suatu lahan tertentu. Konflik lahan acap kali bertabrakan antara sekelompok orang atau masyarakat dengan perusahaan dan permasalahan semakin menjadi rumit ketika hak yang bertabrakan adalah antara hak ulayat masyarakat hukum adat bertumpang tindih dengan izin atas penguasaan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan tertentu. Menurut regulasi yang ada, hak ulayat dari masyarakat hukum adat sangat diakui dan dihormati namun dalam praktiknya dilapangan tidak sedikit bahwa nyatanya hak ulayat masyarakat hukum adatlah yang sering dikorbankan. Contoh konkret dari permasalahan tersebut adalah yang terjadi antara masyarakat hukum adat Melayu Patomuan dengan PT. Perawang Sukses Perkasa Industri dimana hak ulayat masyarakat hukum adat Melayu Patomuan bertumpang tindih dengan areal konsesi PT. PSPI seluas ± 4.861 hektare. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research yang sifat penelitiannya merupakan deskriptif-analitik. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris dengan mengkaji secara langsung penyelesaian konflik lahan menggunakan mediasi pada konflik lahan yang terjadi antara masyarakat hukum adat Melayu Patomuan dengan PT. Perawang Sukses Perkasa Industri dan sumber data utama didapat dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian Konflik yang cukup efektif untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat hukum adat Melayu Patomuan dengan PT. PSPI. Penyelesaian menggunakan mediasi ini dimulai dengan mempelajari konflik yang terjadi diantara keduanya, melakukan tinjauan historis atas tanah ulayat yang menjadi konflik, mengedukasi masyarakat mengenai masalah apa yang mereka hadapi dan memberikan gambaran mediasi, proses mediasi berlangsung cukup lama sehingga cukup mempengaruhi psikis dari masyarakat yang ingin menyelesaikan masalah sehingga berpengaruh pula kepada hasil kesepakatan. Meskipun kesepakatan tercapai, terdapat hambatan-hambatan yang muncul sebelum akhirnya kesepakatan hadir. Hambatan-hambatan tersebut berupa debat mengenai penentuan tempat diadakannya mediasi, penetapan tanggal dilaksanakannya mediasi, kehadiran para peserta mediasi, hingga adanya perundingan didalam perundingan pada pertengahan proses mediasi.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item