REDUKSI KEWENANGAN ATRIBUSI PEMERINTAH DAERAHDALAM PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DESA : Kajian Putusan Nomor 30 P/HUM/2016

Hastuti, Proborini (2020) REDUKSI KEWENANGAN ATRIBUSI PEMERINTAH DAERAHDALAM PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DESA : Kajian Putusan Nomor 30 P/HUM/2016. Jurnal Yudisial, 11 (1). pp. 113-130.

Preview	Text (REDUKSI KEWENANGAN ATRIBUSI PEMERINTAH DAERAHDALAM PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DESA : Kajian Putusan Nomor 30 P/HUM/2016) dokumen.pdf - Published Version Download (395kB) | Preview
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN) surat-surat-pernyataan.pdf - Published Version Download (16kB) | Preview

Abstract

Pemerintah Daerah Kabupaten Demak membuat peraturan turunan dari ketentuan pencalonan pemilihan kepala desa di Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ke dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Peraturan daerah tersebut berhenti berlaku setelah Mahkamah Agung melakukan hak uji materi dan menghasilkan Putusan Nomor 30 P/HUM/2016 yang menyatakan peraturan daerah tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan hal tersebut perlu dianalisis apakah Putusan Nomor 30 P/HUM/2016 memiliki dampak hukum terhadap kewenangan atribusi pemerintah daerah Kabupaten Demak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan menggunakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan implikasi terhadap adanya reduksi kewenangan atribusi yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hal pemilihan kepala desa sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan di Indonesia.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item