Islam, Kepemimpinan Non Muslim dan Hak Asasi Manusia

Siti Ruhaini Dzuhayatin, - (2015) Islam, Kepemimpinan Non Muslim dan Hak Asasi Manusia. In: FIKIH KEBINEKAAN. PT Mizan Pustaka, Bandung, pp. 302-316. ISBN 978-979-433-896-4

	Text (slam, Kepemimpinan Non Muslim dan Hak Asasi Manusia) Islam, Kepemimpinan Non-Muslim dan Hak Asasi Manusia.pdf - Published Version Download (3MB)
Preview	Text (Surat Pernyataan Unggah Karya) surat-surat-pernyataan1598327102.pdf - Published Version Download (14kB) | Preview

Abstract

Persoalan kepemimpinan yang dikaitkan dengan identitas kolektif jamak terjadi, setidaknya secara simbolis, mesti tidak selalu berbanding lurus secara substantif terhadap efektivitas dan kemanfaatan masyarakat. Bahkan dalam sistem demokrasi yang idealnya nir-diskriminasi, elektabilitas seorang pemimpin masih ditentukan oleh suara kelompok mayoritas yang pada umumnya sama latar belakang etnis atau keyakinannya, termasuk di Negara-negara Barat. Penolakan kepemimpinanbeda keyakinan merupakan fenomena umum, sejak dari lingkup rukuntetangga (RT), rukun warga (RW), kelurahan, kabupaten, provinsi sampai negara bahkan antar-negara. Terjadi pula di tempat kerja, kegiatan ekonomi, politik dan aktivitas sosial lainnya. Manifestasinya pun beragam, mulai dari stereotipe dan prasangka negatif, gerakan massa dan bahkan pembunuhan konspiratif yang keji. Akar masalahnya pun ada yang tunggal atau multi-sebab, berkelindan dengan kepentingan politis serta terkait penguasaan sumber daya lainnya. Kepemimpinan dan keyakinan nampak seperti ‘pasangan serasi’ meski tidak selalu ‘pasangan abadi’ karena ada faktor lain seperti kepentingan ekonomi, etnis atau sejenisnya yang dapat menggandengnya. Namun keyakinan memang lebih kuat memobilisasi. Tulisan ini akan memfokuskan pada tiga aspek yaitu Islam dalam arti doktrin Islam maupun sikap umat Islam terhadap kepemimpinan non-Muslim dalam perspektif hak asasi manusia. Nexus dari ketiganya nampak aksiomatis yang tidak memerlukan analisis yang pelik dan rumit. Selalu dianggap wajar bahwa umat menghendaki pemimpinnya memiliki kesamaan keyakinan. Apalagi jika kepemimpinan dipandang tidak semata mata sebagai simbol politis yang profan tetapi sebagai keabsahan normatif teologis sampai akhirat. Idealisme semacam ini niscaya dalam masyarakat homogen dan dalam lingkup yang kecil tetapi menjadi problematik dalam masyarakat demokratis yang plural dan multikultural dengan geo-politik yang luas seperti Indonesia.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item