PERAN PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK ATAS TANAH WARGA NEGARA DALAM KASUS PERTANAHAN

AHMAD AINUN NAJIB, NIM.14340035 (2019) PERAN PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK ATAS TANAH WARGA NEGARA DALAM KASUS PERTANAHAN. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (PERAN PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK ATAS TANAH WARGA NEGARA DALAM KASUS PERTANAHAN) 14340035_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (7MB) | Preview
	Text (PERAN PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK ATAS TANAH WARGA NEGARA DALAM KASUS PERTANAHAN) 14340035_BAB II_BAB III_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Dalam Konteks bernegara, Indonesia sebagai negara kesejahteraan dan negara hukum wajib berperan aktif dalam mengupayakan kesejahteraan warganya dan melindunginya dari berbagai prilaku yang melanggar hukum, hal ini dituangkan dalam Undang-undang Dasar 1945 yang kemudian dalam konteks pertanahan dijelaskan lebih lanjut di dalam Undang-undang Nomor 05 Tahun 1965 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA). Namun demikian, masih banyak terjadi permasalahan terhadap Kasus Pertanahan. Sehingga konsep perlindungan pemerintah Indonesia dalam UUPA dan Permen No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan perlu dipertanyakan. Skripsi ini mengkaji tentang sejauh mana konsep hukum pemerintah Indonesia dalam melindungi hak atas tanah warga negara dalam kasus pertanahan. Skripsi ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian library research yang bersifat yuridis-analitik, dengan dasar kerangka teoritik negara kesejahtraan, negara hokum dan Perlindungan Hukum. penyusun menguraikan, menjelaskan dan kemudian menganalisa peraturan perundang-undangan sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga mendapatkan kesimpulan tentang konsep hukum pemerintah Indonesia dalam melindungi hak atas tanah warga negara dalam Kasus Pertanahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah Indonesia dalam melindungi hak atas tanah warga negara dalam kasus pertanahan dibagai dalam 2 bentuk konsep perlindungan. Pertama, perlindungan hukum preventif, dimana pemeritah melakukan pendataan tanah dalam bentuk sertifikat tanah. Kedua perlindungan hukum represif yaitu pemerintah memberikan fasilitas hukum dengan jalur mediasi terhadap pihak-pihak yang bermasalah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item