KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENETAPAN HARGA BBM TAHUN 2005 DITINJAU DARI ETIKA HUKUM ISLAM

MUHA.MAD FADHIL, NIM, 01380839 (2006) KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENETAPAN HARGA BBM TAHUN 2005 DITINJAU DARI ETIKA HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENETAPAN HARGA BBM TAHUN 2005 DITINJAU DARI ETIKA HUKUM ISLAM) 01380839_Bab I_Bab V_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (8MB) | Preview
	Text (KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENETAPAN HARGA BBM TAHUN 2005 DITINJAU DARI ETIKA HUKUM ISLAM) 01380839_Bab II_Bab III_Bab IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (13MB)

Abstract

Pada awal bulan Oktober 2005 pemerintah bersama DPR memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak. Kenaikan tersebut berkisar rata-rata di atas seratus persen. Dikarenakan kenaikan tersebut melampui batas nilai kewajaran kemampuan rata-rata warga negara. Maka pada akhimya hal int banyak ditentang rakyat, tennasuk para pakar ekonomi nasional seperti Kwik Kian Gie, Faisal Basri, dan Mubyarto. Mereka berpendapat bahwa pemerintah dalam menghapus subsidi BBM bukanlah kebijakan yang berdin sendni, melamkan berkaltan dengan kebtJakan besar liberalisasi ekonomi yang sekarang yang tengah berlangsung di Indonesia yang secara khusus kebijakan penghapusan subsidi berkaitan dengan kebijakan uang ketat yang merupakan bagian dari pelaksaan agenda konsesus Wasington, yang berrujuan memperbesar peranan mekanisme pasar dalam penyelenggaraan perekonomian di Indonesia. Pemerintah cenderung membela kepentingan penguasa kuat. Hak itu sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 pada Pasal 33. Kenaikan harga BBM tahun 2005 yang terjadi dua kali juga menjadikan rakyat miskin meningkat, menurut penelitian LPEM-UI bulan Maret sebelum kenaikan periode kedua pada bulan Oktober, menghasilkan simulasi bahwa dengan kenaikan harga BBM yang diikuti dengan penyaluran dana kompensasi BBM terjadi peningkatan penduduk miskin sebesar 1,95 persen. Seolah-olah dalam hal ini pemerintah tidak adil dalam memutuskan kenaikan harga. Keputusan penetapan harga tersebut mernpakan sebuah masalah yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan memberikan kesempatan kepada penyusun untuk mengkaji sejauh mana keadilan dan kemaslahatan yang diambil pemerintah dalam keputusan tersebut, karena sumber daya alam mernpakan hak milik kolektif/negara yang digunakan untuk kepentingan rakyat. Dikarenakan kajian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan mengarnbil data dari opini, artikel serta analisis para pakar ekonorni, dengan rnenggunakan pendekatan yuridis-normatif; yaitu menyangkut peraturan pernndang-undangan dalam hat ini Perpres terhadap kebijakan kenaikan harga BBM. Normatif; didasarkan pada hukum Islam baik berasal dari al-Qur'an dan al-Sunah serta kaidah-kaidah fikih yang terkait dengan dengan etika keadilan dan kemaslahtan dan juga pendapat para pemikir ulama terdahulu. Sifat penelitian ini adalah preskriptif, yaitu dengan memberikan penilaian terhadap masalah yang diselidiki. Berdasarkan metode yang digunakan, maka terjawab kesimpulan, bahwa harga BBM di Indonesia hams equivalen dengan harga minyak mentah dunia. Oleh karena itu peme1intah hams menyesuiakan dengan naik turnnnya harga minyak mentah dunia, jika tidak maka anggaran subsidi BBM akan membengkak dan sekaligus berakibat pada defisit yang besar dan memberatkan APBN, dan secara tidak langsung pemerintah juga mencabut subsidi dan kemudian dialihkan untuk rak.yat miskin. Dengan kata lain bahwa harga BBM mahal, tapi tidak digmrnkan sebagai suatu monopoli untuk memperoleh laba maksimal. Disitulah letak kemaslahatan pemerintah dalam menjalankan kebijakan surnber energi ..

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item