TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA (STUDI KEBIJAKAN PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 26 TAHUN 2002)

MIFTAHUL ULUM, NIM. 99383680 (2006) TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA (STUDI KEBIJAKAN PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 26 TAHUN 2002). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA (STUDI KEBIJAKAN PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 26 TAHUN 2002)) 99383680_BAB I_V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA (STUDI KEBIJAKAN PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 26 TAHUN 2002)) 99383680_BAB II_BAB III_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Dalam penelitian ini, penyusun memanfaatkan metode kualitatif yang menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), dan mencermati fenomena yang ada, dengan memanfaatkan pendekatan normatif sosiologis, dan metode pengumpulan data yang bersifat literer dan penelusuran dokumentasi yang diperlukan. Dari analisis deskriptif yang dilakukan, ditemukan bahwa Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima dimaksudkan untuk memfasilitasi hajat dan kebutuhan yang mereka butuhkan, dibarengi pengawasan terhadap pelakasanaan atau terealisasinya tujuan tersebut oleh Walikota atau pejabat yang berwenang. Sejauh penelitian yang penyusun lakukan, campur-tangan (intervensi) pemerintah memberikan peraturan terhadap masyarakat dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan umum sesuai dengan hak­ hak dasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal, harga diri dan harta. Tinjauan hukum Islam terhadap Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima, adalah 1] dilihat dari dasar legal intervensi yang ada dalam Islam dan dihubungkan dengan intervensi pemerintah Kota Yogyakarta dalam menentukan peraturan daerah tentang pedagang kakilima telah mengacu kepada standar dasar syari'ah Islam. Hal ini sesuai dengan perda tersebut, yaitu memberikan pembinaan, pengawasan dan penataan pedagang kakilima agar kota tetap aman; dan 2] dilihat dari prinsip-prinsip mu'amalah hukum Islam bahwa Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tidaklah bertentangan dengan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip mu'amalah hukum Islam karena di dalamnya banyak menyimpan pesan-pesan pemelirahaan hak individu, kesejahteraan, keadilan, kepentingan dan maslahat pedagang kakilima itu sendiri selaku masyarakat yang ingin memperjuangkan hak-haknya sebagai warga Kota Yogyakarta yang baik. Dari hasil penelitian tersebut di sini ada beberapa masukan yang juga perlu diperhatikan: 1] Dalam masalah Peraturan Daerah umumnya dan Kota Yogyakarta khususnya, tentang Penataan Pedagang Kakilima No. 26 Tahun 2002 agar dijadikan sebagai rujukan bagi pemerintah dan masyarakat Yogyakarta untuk menata Yogyakarta lebih maju lagi. Dengan adanya Perda tersebut hendaknya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya agar tidak keluar dari hukum­ hukum mu'amalah Islam; dan 2] Perlunya dilakukan kajian hukum mu'amalah Islam yang lebih berkesinambungan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu, sehingga didapatkan rumusan-rumusan hukum yang lebih sesuai dengan perubahan zaman.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item