PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN DANA SIMPANAN WADI'AH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) JAGAMUKTI AMRATANI MUNTILAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

RAHMAWATI HAMZAH, NIM: 99383765 (2003) PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN DANA SIMPANAN WADI'AH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) JAGAMUKTI AMRATANI MUNTILAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN DANA SIMPANAN WADI'AH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) JAGAMUKTI AMRATANI MUNTILAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM) 99383765_Bab I_Bab V_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (7MB) | Preview
	Text (PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN DANA SIMPANAN WADI'AH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) JAGAMUKTI AMRATANI MUNTILAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM) 99383765_Bab II_Bab III_Bab IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pergerakan perekonomian. Jika sektor itu terganggu, maka roda perekonomian akan berjalan tidak normal. Oleh karena itu sistem perbankan yang baik mutlak diperlukan untuk membangun perekonomian suatu bangsa. Pada saat pemerintahan orde baru di Indonesia menjelang berakhir, sampai awal pemerintahan reformasi yang mendambakan masyarakat madani, ketahanan masyarakat perbankan konvensional sebagai urat nadi perekonomian nasional nampak kedodoran dan terpuruk menghadapi badai krisis moneter dan ekonomi dengan pusaran krisis moral. Namun di lain pihak krisis tersebut makin menampakkan kekokohan ketahanan perbankan Syari'ah sebagai altematif segenap elemen bangsa terhadap aktivitas ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan kondisi jumlah penduduk bangsa Indonesia yang mayoritas adalah muslim, yang banyak terkena dampak krisis, maka pada saat inilah potensi yang sangat besar bagi bank Syari'ah dan lembaga keuangan Islam lainnya termasuk BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) untuk mengembangkan sayapnya dan lebih berperan aktif dalam masyarakat. Pada tanggal 19-22 Agustus 1990 di Bogor telah diadakan lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan dan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai landasan hukum dikembangkannya perbankan berdasarkan prinsip syari'ah dengan ketentuan usaha bank menyangkut kegiatan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil tapi belum diatur lebih lanjut mengenanai perhimpunan dana. Maka diatur kembali dalam Undang-Undang yang baru yang lebih jelas, lengkap, eksplisit tentang perhimpunan dana dan penyediaan pembiayaan yaitu UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan didalamnya diatur mengenai perbankan syari'ah dengan lebih jelas juga kesiapan Bank Indonesia mengenai perangkat peraturan dan fasilitas penunjang untuk mendukung operasional bank syari'ah

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item