IMPLEMENTASI PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 OLEH KEPALA DESA SALAM, KECAMATAN SALAM, KABUPATEN MAGELANG PRESPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH

Ayu Lestari, NIM.: 16370068 (2020) IMPLEMENTASI PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 OLEH KEPALA DESA SALAM, KECAMATAN SALAM, KABUPATEN MAGELANG PRESPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (IMPLEMENTASI PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 OLEH KEPALA DESA SALAM, KECAMATAN SALAM, KABUPATEN MAGELANG PRESPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH) 16370068_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (9MB) | Preview
	Text (IMPLEMENTASI PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 OLEH KEPALA DESA SALAM, KECAMATAN SALAM, KABUPATEN MAGELANG PRESPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH) 16370068_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan sebuah capaian besar dalam proses berbangsa dan bernegara di Indonesia. Undang-Undang ini telah memberikan kesempatan kepada desa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, salah satu diantaranya adalah Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Desa Salam adalah instansi pemerintah yang di dalamnya terdapat kegiatan administrasi dan tatanan birokrasi pemerintahan Desa Salam yang dipimpin oleh kepala desa. Pelaksanaan tugas Kepala Desa adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala desa dibantu oleh perangkat desa secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 UU No.6 Tahun 2014 bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Pelaksanaan tugas kepala desa dalam Pasal 26 mendukung visi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang ingin menciptakan desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam pelaksanaan tugas kepala desa dapat dilihat dengan cara bagaimana usaha menggerakkan, memotivasi, berkomunikasi, merencanakan, dan melaksanakan tugas yang ada di lingkungannya sebagai bentuk implementasi dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan kondisi dan tantangan yang ada. Pada penelitian ini terdapat dua fokus permasalahan yang akan diangkat, yakni bagaimana implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa oleh kepala Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang ditinjau dari penerapan asas-asas umum pemerintahan yang layak dan bagaimana pelaksanaan tugas kepala desa oleh kepala desa di Desa Salam dalam prespektif maṣlaḥah mursalah. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research).Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif,yaitu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis variabel-variabel yang diteliti dan menyuguhkan apa adanya. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang berasal dari Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sumber wawancara responden dari kepala desa, perangkat desa, beserta masyarakat Desa Salam sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan tugas Kepala Desa Salam sebagai implementasi dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ditinjau dari asas-asas umum pemerintahan yang layak belum maksimal, karena masih terdapat ketidaksesuaian dalam hal profesionalitas melayani masyarakat, partisipasi yang belum merata serta transparasi yang belum efektif. Selain itu jika dilihat dari pandangan hukum islam terkait pelaksanaan tugas kepala desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena dari ke tujuh program prioritas pelaksanaan tugas Kepala Desa Salam yang berjalan efektif yaitu pengaspalan dan perbaikan jalan, memberikan honorarium untuk guru TPA dan peningkatan kader keagamaan, pembinaan kader posyandu dan PMT balita menurut tinjauan maṣlaḥah mursalah, pelaksanaan tugas tersebut sejalan dengan syarat kehujahhan maṣlaḥah mursalah mengenai kepentingan orang banyak, namun prioritas kebijakan kepala desa terkait pembangunan irigasi, peningkatan kapasitas aperatur Desa, pelayanan administrasi, program peningkatan kader penangulangan kemiskinan belum mendapatkan tangapan dari masyarakat sehingga pemerintah desa tidak maksimal dalam mengatasi kemiskinan di Desa Salam.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item